Demi Kepentingan Rakyat, Fraksi PKB DPRD Jakarta Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun

JawaPos.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menyatakan mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun. Langkah ini dibutuhkan demi pembayaran pembangunan daerah.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi mengatakan, penerbitan obligasi daerah merupakan hal biasa dalam pemerintahan. Selama uang tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat maka tidak perlu dipersoalkan.

"Kami di Fraksi PKB mendukung langkah Pak Gubernur menerbitkan obligasi daerah ini. Ini bukan barang baru, pemerintah pusat sendiri sudah lama memakai instrumen serupa untuk membiayai pembangunan. Bagi kami, yang penting bukan sekadar menerbitkan, tapi memastikan dananya benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat," ujar Fuadi kepada wartawan, Kamis (23/7).

Fuadi mengatakan, kondisi fiskal nasional dan daerah belum sepenuhnya stabil. Penerbitan obligasi daerah ini Salah satu Langkah untuk mengatasi kondisi tersebut.

Baca Juga:Tak Ambil Pusing Dilaporkan Organisasi Jurnalis, Hotman Paris Siap Penuhi Panggilan Polisi

"Di tengah kondisi fiskal yang tidak menentu, banyak daerah cenderung menahan diri dan menunggu. Pak Pramono justru mengambil langkah berani mencari pembiayaan alternatif agar pembangunan Jakarta tidak berhenti hanya karena keterbatasan APBD murni. Ini pola kepemimpinan problem solver yang kita perlukan, tidak semua kepala daerah berani mengambil terobosan seperti ini," imbuhnya.

Dukungan ini diberikan oleh Fraksi PKB karena obligasi daerah ini akan digunakan untuk pembangunan RSUD, unit sekolah baru, hingga perluasan layanan angkutan umum seperti LRT Manggarai–Dukuh Atas. Manfaat proyek-proyek tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"PKB ini lahir dan dibesarkan dari rahim NU, jadi ukuran kami sederhana: sejauh mana kebijakan ini menyentuh wong cilik. Kalau dananya dipakai untuk sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik yang bisa diakses warga kelas menengah bawah, itu sejalan dengan perjuangan kami selama ini," jelasnya.

Fuadi berharap, melalui skema pembiayaan alternatif ini, program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat berjalan lebih cepat tanpa harus membebani APBD murni.

"Kami di PKB akan terus mendorong agar manfaat pembangunan Jakarta ini dirasakan sampai ke bawah, termasuk guru-guru madrasah, pelaku UMKM, dan buruh," pungkasnya.