DPR Belum Jamin 11 Tuntutan Buruh Masuk RUU Ketenagakerjaan, Aksi Besar Siap Digelar

JawaPos.com - DPR RI belum bisa memberikan kepastian mengenai pengakomodasian 11 poin tuntutan krusial dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

Merespons ketidakpastian tersebut, massa buruh menyatakan bersiap menggelar aksi unjuk rasa susulan berskala lebih besar jelang pengesahan RUU yang dijadwalkan pada 6 Oktober mendatang.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menuturkan, perwakilan aliansi telah menemui pimpinan DPR RI, Selasa (29/9).

Dalam pertemuan itu, DPR beralasan masih harus menyerap aspirasi dari berbagai pihak lain seperti Kadin, Apindo, hingga Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga:Apindo Usul Ubah Nomenklatur jadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja

"Pihak DPR belum bisa menjawab 11 isu krusial yang kita bawa," ujar Sunarno usai audiensi dengan pimpinan DPR RI, Selasa (29/9).

Kekhawatiran Pasal Tiba-tiba Disusupkan Jelang Pengesahan

Sunarno mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan akan disahkan pada 6 Oktober mendatang.

Ia menyoroti pengalaman terdahulu terkait proses penyusunan undang-undang di parlemen yang rentan perubahan mendadak.

Ia mendesak agar tim perumus dari koalisi buruh dilibatkan secara aktif dalam merumuskan dan mengoordinasikan redaksional draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan selama 10 hari mendatang.

"Dari beberapa pengalaman dalam pengesahan undang-undang di DPR, banyak juga pasal-pasal yang sengaja disusupkan. Ada pasal yang bagus tiba-tiba dipotong atau 'digergaji'. Itu terjadi, kawan-kawan. Makanya ada masa-masa genting dari tanggal 29 ini sampai dengan tanggal 6," tegasnya.