Pramono Rombak 884 Pejabat Baru DKI Jakarta: Jangan Ada Jabatan Kosong

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 884 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu (20/5).

Pelantikan massal yang digelar di Balai Kota Jakarta ini mencakup pejabat administrator, pengawas, ketua kelompok, kepala puskesmas, hingga ketua subkelompok. Perombakan jabatan ini diambil sebagai bagian dari strategi penguatan birokrasi lewat penerapan merit system atau sistem merit yang transparan.

Pramono Larang Jabatan Kosong

Sebagian besar aparatur yang mengisi posisi baru merupakan hasil mutasi dan promosi. Pramono menegaskan bahwa manajemen ASN Jakarta saat ini murni dinilai berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja secara proporsional.

Ia juga mengaku telah memberikan instruksi khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) agar tidak membiarkan ada posisi penting yang dibiarkan kosong atau hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

"Saya selalu menyampaikan kepada Pak Sekda agar jabatan di Pemerintah DKI Jakarta jangan sampai ada yang lowong, jangan ada yang dijabat pelaksana tugas karena saya meyakini organisasi akan sehat jika seluruh jabatan terisi sesuai kapasitas, kemampuan, dan profesionalitas masing-masing pejabat," tuturnya.

Komitmen Terapkan Sistem Merit

Penerapan merit system yang ketat diklaim menjadi kunci utama di balik kondusifnya iklim kerja birokrasi Jakarta saat ini. Dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat (the right man on the right place), pelayanan publik diyakini akan jauh lebih responsif.

Pramono menjamin bahwa di bawah kepemimpinannya, transparansi jabatan di Pemprov DKI akan terus dijaga demi kualitas pelayanan warga yang maksimal.

"Dalam era kepemimpinan saya, merit system benar-benar dijalankan. Karena itu, pengisian jabatan di Pemerintah DKI Jakarta relatif berjalan tenang, nyaman, dan baik," ucapnya.

Pelayanan Publik jadi Prioritas

Di tengah tantangan perkotaan yang kian kompleks, Pramono menuntut seluruh jajaran ASN Jakarta untuk bergerak cepat. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga tidak boleh dikesampingkan.