Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 20 Mei 2026 | 06.59 WIB

Keuangan Jakarta Tertekan Ekonomi Dunia, Pramono Anung Lirik Opsi Terbitkan Obligasi Daerah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta mulai memutar otak menghadapi dampak tekanan ekonomi yang mengancam keuangan daerah. Sebagai solusinya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama pimpinan DPRD mulai melirik opsi creative financing, salah satunya lewat rencana penerbitan obligasi daerah atau sukuk.

Rencana strategis ini mencuat dalam pertemuan antara Pramono Anung dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, di Balai Kota, Selasa (19/5). Pertemuan tersebut membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta untuk tahun 2027.

"Hari ini Pak Gubernur mengundang pimpinan DPRD, juga TAPD, untuk membincangkan RKPD kita 2027 yang pekan depan akan dibahas di Dewan," ujar Khoirudin di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/5).

Dampak Tekanan Ekonomi Dunia dan Pengurangan DBH Jakarta

Khoirudin tidak menampik bahwa kondisi fiskal Jakarta saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selain gejolak ekonomi global, penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga menjadi pemicu utama pengetatan anggaran.

"Pada prinsipnya, Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita. Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut," terangnya.

Meski keuangan daerah sedang tertekan, Pemprov DKI memberikan garansi penuh bahwa program kesejahteraan warga tidak akan diusik.

KJP, KJMU, dan Penanganan Banjir Tetap Aman

Pramono Anung memastikan alokasi anggaran untuk layanan publik dasar masyarakat, seperti sektor pendidikan dan kesehatan, akan tetap menjadi prioritas utama dan tidak mengalami pemotongan.

"Pak Gubernur menyampaikan untuk layanan pendidikan tidak boleh berkurang, KJP, KJMU, kemudian KJP Plus, dan lain-lain. Kemudian juga di Dinas Kesehatan juga tidak boleh berkurang. Ini layanan dasar masyarakat," tutur Khoirudin.

Selain itu, program kerja utama yang menjadi momok klasik Jakarta juga dipastikan tetap berjalan sesuai rencana awal.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore