27.000 CCTV Diintegrasikan Dengan Kepolisian, Gubernur DKI Pramono: Jakarta Kota Teraman Nomor 2 di ASEAN

JawaPos.com - Kejahatan jalanan, termasuk begal dan jambret, tengah marak di Jakarta. Guna mempersempit gerak pelaku, Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya resmi memperketat pengawasan di seluruh sudut ibu kota dengan melakukan mengintegrasikan 27 ribu CCTV ke dalam satu sistem pemantauan terpusat.

Langkah besar ini diambil demi mewujudkan ambisi Jakarta menjadi kota teraman nomor dua di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkam, integrasi kamera pengawas ini melibatkan berbagai sektor. Mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga gedung-gedung swasta bertingkat di Jakarta.

Saat ini terdapat 7.314 CCTV milik oleh OPD maupun BUMD, 3.362 CCTV milik Polda Metro Jaya dan 16.781 CCTV milik perkantoran dengan bangunan 4 lantai lebih.

"Sehingga akan ada 27.000 CCTV yang akan kita kelola bersama. Dashboard-nya ada di Polda Metro Jaya, ada di Kabag Intelkam, ada di DKI Jakarta," ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (18/5).

Melalui integrasi masif ini, Pramono optimistis indeks keamanan kota akan melonjak tajam. Saat ini, kata Pramono, Jakarta merupakan kota teraman kedua di ASEAN, setelah Singapura. 

"Sekarang ini kita hanya kalah dari Singapura. Kita lebih baik dari Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, dan sebagainya. Bahkan sistem transportasi yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, terutama Transjakarta, sekarang itu nomor 17 dunia," lanjut Pramono.

Privasi Publik Dijamin, Akses Rekaman Dashboard CCTV Bersifat Terbatas

Meski puluhan ribu kamera mengintai situasi kota selama 24 jam, masyarakat tidak perlu khawatir terkait penyalahgunaan data visual tersebut.

Pramono menegaskan bahwa akses terhadap dashboard utama CCTV ini dikunci rapat dan hanya dipegang oleh instansi berwenang demi melindungi privasi warga.

"Sehingga yang bisa (akses), yang pertama tentunya Pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabaintelkam. Di luar itu enggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat," jelas Pramono .