Agar Tidak Ganggu Aktivitas Warga, DPRD DKI Minta Pengerjaan Utilitas Lebih Tertata

Keluhan tersebut mulai dari kemacetan akibat penyempitan jalan, tanah galian yang mengotori badan jalan, hingga kondisi bekas pekerjaan yang dinilai belum tertata dengan baik.

Menurut Ade, program perluasan layanan air bersih memang merupakan langkah penting yang perlu didukung, terutama untuk mencapai target cakupan layanan perpipaan Jakarta secara menyeluruh. Namun pelaksanaan proyek di lapangan tetap harus memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan mobilitas masyarakat.

Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung: Main Sore, Macan Kemayoran Unggul 5 Match Terakhir Super League

“Kami mendukung percepatan layanan air bersih oleh PAM JAYA, tetapi pelaksanaan proyeknya juga harus tertata dan tidak mengganggu masyarakat secara berlebihan,” ujar Ade Suherman.

Ia menilai salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan warga adalah material tanah galian yang tercecer ke jalan dan membuat kondisi jalan menjadi licin serta berdebu, terutama saat hujan maupun jam sibuk kendaraan.

“Tanah galian yang tercecer bukan hanya membuat jalan kotor, tetapi juga berisiko membahayakan pengendara, khususnya pengguna sepeda motor,” tegasnya.

Selain itu, Ade meminta agar proses pengerjaan proyek utilitas dilengkapi standar pengamanan yang baik, termasuk pemasangan rambu, penerangan malam, pengaturan lalu lintas sementara, serta percepatan penutupan bekas galian.

Baca Juga:PSIM Jogjakarta Vs Malut United: Raka Cahyana Optimistis Laskar Mataram Bangkit

Sebagai anggota DPRD yang membidangi perekonomian dan pelayanan publik, Ade juga menyoroti pentingnya koordinasi antarproyek utilitas di Jakarta agar pembongkaran jalan tidak terjadi berulang kali oleh instansi atau operator yang berbeda.

Menurutnya, Jakarta perlu mulai membangun sistem integrasi utilitas bawah tanah yang lebih tertata dan terencana sehingga pekerjaan infrastruktur tidak terus-menerus membebani warga.

“Jangan sampai warga terus menjadi korban proyek tambal-bongkar yang tidak terkoordinasi. Harus ada sinkronisasi yang baik antarutilitas agar pengerjaan lebih efisien dan tidak merusak jalan berulang kali,” tegas Ade Suherman.

Ia juga mendorong adanya transparansi informasi kepada masyarakat terkait titik pengerjaan, durasi proyek, hingga rekayasa lalu lintas agar warga dapat mengantisipasi dampak mobilitas di wilayah terdampak.