Said Iqbal Sebut UMP DKI Jakarta Kalah dari Pabrik Panci di Karawang, ini Jawaban Pramono Anung

JawaPos.com - Gelombang aksi unjuk rasa buruh kembali digelar di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1). Menanggapi tuntutan revisi upah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sudah melalui proses yang transparan.

Pramono menjelaskan, angka yang muncul bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil rembuk matang di Dewan Pengupahan. Menurut Pramono, proses diskusi telah melibatkan unsur buruh, pengusaha, hingga Dinas Tenaga Kerja. Ia meyakini kesepakatan tersebut merupakan jalan tengah terbaik bagi semua pihak.

"Jadi, ketika proses (Pembahasan UMP) di Jakarta, pada waktu itu Dewan Pengupahan betul-betul berjalan dengan transparan dan terbuka. Sehingga dengan demikian dari pihak buruh, dari pihak pengusaha, kemudian pemerintah Jakarta pada waktu itu Dinas Tenaga Kerja dan juga Ibu Eli, asisten, memonitor secara langsung. Dan perlaksanaannya berjalan dengan ketat sebenarnya," ujar Pramono di Jakarta, Kamis (8/1).

Ia menambahkan, penggunaan variabel alfa 0,75 dalam rumus pengupahan sudah disepakati bersama. Pramono juga mengingatkan bahwa angka UMP Jakarta saat ini sudah tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

"Tetapi solusinya berjalan dengan baik. Sehingga alfanya diputuskan 0,75 itu kesepakatan bersama. Dan mudah-mudahan Jakarta gak ada. Karena UMP Jakarta juga dibandingkan daerah lain kan udah tinggi sekali," tuturnya.

Said Iqbal: Upah Pekerja Sudirman Kalah dari Pabrik Panci

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melontarkan kritik pedas. Ia menilai angka Rp5,73 juta yang ditetapkan Pramono tidak realistis bagi pekerja di kota metropolitan.

Said Iqbal mendesak agar UMP Jakarta direvisi menjadi Rp5,89 juta agar sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ia menyoroti ironi upah di Jakarta yang menurutnya kalah bersaing dengan wilayah penyangga.

"Tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi," tegas Said Iqbal di lokasi aksi.

Sentil Dedi Mulyadi soal UMSK Jawa Barat

Tak hanya Jakarta, sorotan buruh juga tertuju pada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Said Iqbal menuding kebijakan revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jabar hanya menguntungkan perusahaan asing.

"KDM ingin melindungi asing. Raksasa-raksasa elektronik dilindungi, pabrik kecap pabrik roti mau dimatiin. Upahnya lebih tinggi dari pabrik Samsung, lebih tinggi dari pabrik Epson," terangnya.

Daya Beli Buruh dan Target Ekonomi 8 Persen Prabowo

Buruh meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengintervensi kondisi ini. Menurut mereka, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen akan mustahil tercapai jika daya beli buruh terus dikebiri dengan kebijakan upah murah.

"Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan. Katanya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju ke 8 persen. Enggak akan mungkin kalau upah di ibu kota, masih ibu kota kan DKI ini, adalah rendah," tambah Said Iqbal.