KDM: Pemprov Jabar Sulit Dapat Data karena Ada Kades yang Merangkap Jadi Pemain Tambang

Sejumlah pemilik warung saat berada di warungnya yang tutup imbas Penutupan Sementara Tambang Parung Panjang di Kawasan kantong parkir truk, Sudamanik, Gorowong, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.co

JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan akan bertanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan, yaitu melakukan penutupan sementara pada perusahaan-perusahaan tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.

Bentuk tanggung jawab Pemprov Jabar adalah dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp 2-3 juta selama sekitar 2 bulan untuk masyarakat terdampak dari 3 kecaamatan tersebut.

"Ada ikhtiar dari pemeritnah provinsi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami masalah karena tambang ditutup," kata Dedi Mulyadi atau KDM selaku Gubernur Jawa Barat dalam dapat peripurna di hadapan DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam video diunggah di kanal YouTube DPRD Jawa Barat.

KDM mengaku pemerintah saat ini sedang melakukan pendataan terhadap warga yang terkena dampak atas dihentikannya akativitas pertambangan. Namun, ada kepala desa yang sulit memberikan data karena mengalami benturan kepentingan.

"Kami sedang mendata dari para kepala desa warga yang harus dibantu. Ada sekitar 9 ribu lebih kepala keluarga, itupun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data karena ada kepala desa merangkap jadi pemain tambang," kata KDM.

"Dana yang akan diberikan oleh kami satu bulan Rp 3 juta, mungkin selama dua atau tiga bulan. Sumber dananya dari dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kami juga menggunakan dana BTT (dana belanja tidak terduga) dan atas persetujuan Kemendagri," imbuhnya.

KDM memastikana akan segera mencairkan dana tersebut untuk masyarakat terdampak pertambangan untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.

"Penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening sampai dengan bulan Januari" ungkapnya.

Selain itu, Dedi Mulyadi di hadapan para anggota dewan juga memastikan akan menyerap tenaga dari masyarakat yang terdampak pertambangan untuk bekerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat menjadi petugas kebersihan dan lain-lain.

Bahkan, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memfasilitasi sopir truk tambang untuk mendapatkan fasilitas cicilan kendaraan tanpa bunga melalui bank Jabar. (*)