600 Ribu Warga Jakarta Bermain Judol, Gubernur Pramono Minta ASN yang Terlibat Diberi Pembinaan 

JawaPos.com  - Gubernur Pramono Anung ingin Pemprov DKI bersih dari praktik judi online (judol). Sebab, judol tidak hanya digemari masyarakat umum, tetapi aparatur sipil negara (ASN) yang kecanduan tidak sedikit.  

“Karena Judol ini sekarang bukan hanya masyarakat yang melakukan, tetapi banyak juga ASN (aparatur sipil negara) yang bermain-main dengan judol,” ujar Pramono ketika membuka kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov DKI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK) Tahun 2025 di Balai Agung, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).

Oleh karena itu, dia ingin ASN yang sudah terlibat judol untuk diberikan pembinaan. Dengan begitu, mereka bisa segera terlepas dari jerat judol. Keterlibatan ASN itu diyakini oleh dua hal, yaitu korban ataupun benar-benar pemain judol.

“Nah, saya yakin kalau ASN kebanyakan adalah korban,” imbuhnya.

Dengan pembinaan itu, dia berharap semua ASN DKI terlepas dari praktik judol tersebut. Terlebih, tunjangan kinerja (tukin) ASN DKI jauh lebih besar dari pemerintah daerah, instansi, maupun lembaga lainnya.

“ASN DKI itu tukinnya paling gede, main judol keterlaluan banget,” imbuhnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menuturkan, transaksi judol di Jakarta cukup besar. Sebab, lebih dari 600 ribu warga Jakarta bermain judi online.

“Di DKI Jakarta saja, 600 ribu lebih pemain judi online, di DKI saja, di DKI Jakarta saja,” katanya. Bahkan, dalam catatan PPATK, transaksi deposit judol di Jakarta dalam setahun terakhir mencapai lebih dari Rp3 triliun dengan 17,5 juta kali transaksi.

"Angkanya itu deposit saja, jadi warga bapak dan mohon maaf, ada juga internal macam-macam itu," ungkap Ivan kepada Pramono.

Oleh karena itu, dia menyebutkan, banyak perhatian sumber daya manusia (SDM) yang harus disiapkan untuk memberantas judol itu.

“Belum lagi kita bicara narkotika, belum lagi bicara korupsi, belum lagi bicara pelaku illegal logging di daerah yang kemudian mencucinya di daerah Jakarta dan segala macam,” katanya.(rya)