DPRD DKI Soroti Penurunan PAD Hingga Optimalisasi Program Job Fair di Jakarta

JawaPos.com - DPRD bersama Pemprov DKI melaksanakan rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2025, kemarin (21/7). Ada banyak hal yang disoroti oleh legislatif terhadap pendapatan hingga program yang disusun eksekutif dalam Ranperda APBD Perubahan 2025 tersebut.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PKS DPRD DKI menyoroti penambahannya hanya sebesar 0,02 persen dari target awal. Menurut mereka, penurunan itu mengindikasikan lemahnya upaya pengendalian potensi penerimaan daerah khususnya dari Pajak dan Retribusi Daerah.

''Penurunan target Pajak Parkir dari Rp 350 miliar menjadi Rp 300 miliar itu juga tidak mencerminkan potensi parkir off-street dan layanan valet yang besar di Jakarta,'' terang Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi yang membaca Pemandangan Umum dari Fraksi PKS. Selain itu mereka juga menyoroti penurunan signifikan dari target Pajak Jasa Perhotelan yang diturunkan dari Rp 1,975 triliun menjadi Rp 1,65 triliun.

Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti program pelatihan kerja yang disiapkan Pemprov DKI. Menurut mereka, pelatihan itu masih jauh dari prinsip ''link and match'' dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

''Masih banyak warga yang tetap menganggur setelah mengikuti pelatihan kerja,'' ujar Nabilah.

Banyaknya pengangguran di Jakarta juga mendapat sorotan dari Fraksi Nasdem. Dalam Pemandangan Umum yang dibacakan Imamuddin tersebut, Nasdem menilai penyelenggaraan Job Fair di Jakarta masih bersifat seremonial dan belum menunjukkan angka yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.

''Berdasar data BPS Provinsi DKI Jakarta, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta pada awal 2025 adalah 6,18 persen atau setara dengan 338 ribu orang. Ini merupakan tantangan serius dalam penyediaan tenaga kerja dan peningkatan tenaga kerja lokal,'' ujar Imamuddin.

Oleh karena itu, mereka mendorong agar Pemprov DKI mengubah pendekatan Job Fair berbasis data digital dan sektoral, yang difokuskan pada industri yang bertumbuh. Misalnya, ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, kesehatan, dan logistik.

Terkait beberapa sorotan itu, Wakil Gubernur DKI Rano Karno memberikan beberapa jawaban atas pemandangan umum itu. Untuk PAD, dia menyebutkan Pemprov DKI telah menghitung target secara realistis. Yakni, memperhatikan pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

Sementara untuk mengurangi pengangguran, Pemprov DKI berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ketenagakerjaan. Salah satunya, mendorong pertumbuhan wirausaha dan tenaga kerja mandiri melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja.

''Terkait optimalisasi Job Fair, pengukuran keberhasilannya bisa dilihat dari meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja di dalam job fair dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan job fair berikutnya,'' katanya.