Strategi Hindari PHK Massal di Sektor Perhotelan, Gubernur Jakarta Pramono Anung: Kita Perbanyak Event

JawaPos.com - Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor perhotelan dan restoran di Jakarta sudah di depan mata. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta terkait hal itu.

"Saya di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK Massal," ujar Gubernur Pramono di Jakarta Utara, Senin (2/6).

Pramono optimis tidak akan ada PHK masal di sektor perhotelan. Sebab, akan banyak event-event olah raga hingga musik yang digelar di Jakarta dalam waktu dekat. Hal itu dapat mendongkrak jumlah tamu di hotel Jakarta. 

"Kami memperbanyak event, kalau teman-teman pelajari event di Jakarta sekarang ini kan banyak banget, mulai dari lari, bulan ini aja ada 3 atau 4 lari, kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada, kemudian kalau Java Jazz kan ada. Nah dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan," katanya.

Tak hanya pemerintah daerah, Pemerintah Pusat juga sudah mulai melakukan sejumlah pelonggaran. Menteri Keuangam Sri Mulyani telah menetapkan tarif hotel Dinas ASN 2026, maksimal Rp 9.331.000 per malam dan paling rendah Rp 580 ribu per malam. 

"Saya melihat sekarang ini apalagi di Pemerintah Pusat sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan ini, apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu," katanya. 

Diketahui, berdasarkan hasil survei terbaru Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) pada April 2025 terhadap anggotanya, ditemukan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

Seiring dengan itu, banyak pelaku usaha terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja serta menerapkan berbagai strategi efisiensi operasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta. Penurunan kinerja sektor ini juga membawa efek domino terhadap sektor lain seperti UMKM, petani, pemasok logistik, dan pelaku seni-budaya, mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok dan ekosistem industri pariwisata.

Ketua BPD PHRI DK Jakarta Sutrisno Iwantono sebelumnya mengungkapkan tingkat hunian hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkat tajam dan membebani kelangsungan usaha.

“Ketidakseimbangan struktur pasar menunjukkan perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional,” ujar Sutrisno Iwantono.