DKI Tampik Ada Pemborosan Anggaran Dalam Pengadaan Lahan Makam

25 Agustus 2021, 06:19:14 WIB

JawaPos.com–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menampik ada pemborosan anggaran dalam pengadaan lahan pemakaman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Hal itu seperti yang tersirat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPK untuk Tahun Anggaran 2020.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat seperti dilansir dari Antara di Jakarta menegaskan, dalam pengadaan lahan makam, pemprov melakukan pembayaran berdasar hasil penilaian (appraisal) Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Selain itu, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meski di dalamnya disebutkan penilaian dilakukan tidak didasarkan kondisi dan data sebenarnya.

”Kalau melihat temuan BPK, tidak ada kalimat pemborosan. Judul temuannya adalah Penilaian Harga Pasar dari Konsultan Jasa Penilai Publik atas Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Makam Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tidak Didasarkan oleh Kondisi Tanah dan Data Pembanding yang Sebenarnya,” terang Syaefuloh.

Syaefulloh menilai, rekomendasi tersebut bersifat administratif untuk membuat pedoman teknis dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK). ”Serta menambah pedoman teknis/standar operasional prosedur (SOP) terkait kewajiban review atas laporan akhir pembuatan harga perkiraan ganti rugi KJPP, khususnya review atas data pembanding. Tidak ada kerugian negara atas temuan ini,” ucap Syaefulloh Hidayat.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati menyebutkan, pengadaan lahan makam itu telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 yang pembayaran menggunakan hasil penilaian penilaian KJPP. Hasil penilaian KJPP juga dinyatakan resmi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads