Sekolah Formal di Bekasi Mulai Terapkan Pendidikan Anti Korupsi pada Kurikulum Pendidikan Pancasila

JawaPos.com – Kurikulum Pendidikan Pancasila maupun muatan lokal kini telah memiliki program baru yakni pendidikan antikorupsi melalui Dinas Pendidikan dan diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Pendidikan antikorupsi sejak dini dinilai dapat menjadi salah satu kunci utama mencapai keberhasilan pemberantasan korupsi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menerapkan program pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah formal.

Baca Juga: Hasil Semifinal Piala Asia 2023: di Luar Dugaan Yordania Pulangkan Korea Selatan dan Melaju ke Final untuk Pertama Kali

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang ingin menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi di kalangan generasi muda.

Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, bahwa program pendidikan tersebut sudah berjalan dan sudah memiliki Peraturan Bupati Bekasi.

“Sudah ada Peraturan Bupati Bekasi mengenai itu. Masuk juga di Kurikulum Pendidikan Pancasila maupun muatan lokal,” ungkapnya setelah menghadiri Rakornas Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/2).

Baca Juga: Wakapolres Bandara Soetta Minta Jajarannya Tetap Netral dalam Pengamanan TPS

Nantinya, melalui kurikulum itu siswa-siswi akan mendapatkan wawasan terkait nilai-nilai luhur Pancasila, maupun kearifan lokal yang mampu menangkal potensi perilaku koruptif.

"Karena diakui maupun tidak, suka atau tidak suka, perilaku koruptif ini masih jadi persoalan bangsa hingga kini dengan rentetan kasus yang terjadi. Nah upaya pemahaman sejak dini diharapkan menjadi solusi dalam mencegah tindakan korup tersebut.” Imbuhnya.

Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda dan bisa mencegah perilaku-perilaku koruptif sejak dini.

Baca Juga: PN Tulungagung Siapkan Ruang Sidang untuk Fasilitasi Warga Terdampak Tol Kediri - Tulungagung yang Masih Menolak Nilai Appraisal

Lebih lanjut, Dani menjelaskan jika pendidikan antikorupsi di Kabupaten Bekasi juga ditopang melalui program sosialisasi oleh forum koordinasi pimpinan daerah, seperti yang dilakukan kejaksaan dan satuan tugas sapu bersih pungutan liar.