Gaji Lurah di DKI Jakarta setelah Era Anies Baswedan Rp 30 Juta per Bulan

JawaPos.com - Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta kini merupakan sebuah kebanggaan. Selain tinggal di ibu kota, ada banyak fasilitas didapatkan PNS itu sendiri.

PNS di Pemprov DKI Jakarta mendapatkan fasilitas dan tambahan penghasilan lebih dibanding PNS yang bertugas di provinsi lain.

Anies Baswedan semenjak lengser sebagai gubernur, kini Pemprov DKI Jakarta dipimpin penjabat (pj) gubernur, yaitu Heru Budi Hartono. Dalam menjalani tugasnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan peraturan gubernur (pergub) nomor 69 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas pergub nomor 19 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Pergub itu mengatur TPP untuk PNS mulai dari masih berstatus CPNS hingga pejabat eselon. Mulai dari eselon IV, III, II dan I.

Salah satu jabatan untuk eselon IV adalah lurah. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, pada pasal 18 poin 5 menyatakan bahwa lurah termasuk pejabat eselon IVa.

Dengan jabatan ini, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam pergub nomor 69 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas pergub nomor 19 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP), memberikan tunjangan untuk lurah sebesar Rp 27.000.000 setiap bulan. Penghasilan itu belum termasuk gaji pokok dari lurah. Biasanya jabatan lurah ini dijabat oleh PNS golongan minimal IIIb hingga IIIc.

Dalam PP nomor 15 tahun 2O19 tentang perubahan kedelapan belas atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS menyebutkan, gaji pokok PNS golong IIIb dan IIIc berkisar Rp 2.950.600 hingga Rp 3.775.300.

Artinya lurah di DKI Jakarta setiap bulannya mendapat gaji take home pay sekitar Rp 30 juta. Nominal ini belum termasuk fasilitas lain, seperti tunjangan beras untuk anak dan istri.