Pemprov DKI Pastikan Ganjil Genap Untuk Motor Belum Berlaku

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan ganjil genap untuk sepeda motor belum berlaku. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi yang baru diterbitkan belum lama ini.

Dalam Pergub tersebut, pengendalian moda transportasi tertuang pada Pasal 7. Isinya yakni penerapan prinsip Ganjil Genap bagi kendaraan bermotor pribadi berupa mobil maupun motor, dan pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (off street) maupun di ruang milik jalan (in street) dengan pembatasan satuan ruang parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, saat ini ganjil genap masih menerapkan kebijakan lama. "Untuk sepeda motor belum dikenakan ganjil genap. Saat ini, ganjil genap yang diberlakukan masih pada 25 ruas jalan, bagi kendaraan roda empat, dengan 14 jenis kendaraan yang dikecualikan," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8).

• Baca juga: 3 Hari Ganjil Genap Diberlakukan, 1.745 Pengendara Melanggar

Syafrin menyampaikan, dengan diterapkannya ganjil genap, masyarakat dapat melakukan penyesuaian waktu berkegiatan dengan plat nomor kendaraan yang dimilikinya. Sehingga, masyarakat turut berperan dalam menekan laju penyebaran wabah Covid-19 di wilayah Ibu Kota.

Di samping itu, pada masa transisi ini untuk semua ruas jalan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari untuk jarak yang mudah dijangkau. Pada Pasal 10, diatur tentang penyediaan parkir khusus sepeda di sejumlah lokasi, meliputi ruang parkir perkantoran, ruang parkir pusat perbelanjaan, halte, terminal, stasiun, dan pelabuhan/dermaga.

Adapula penyediaan ruang parkir khusus sepeda di perkantoran dan pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10 persen dari kapasitas parkir. "Dengan Pergub Nomor 80 Tahun 2020 ini, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19," pungkas Syafrin.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=jr6dTOp_BLA