Lebih Kecil Dibanding Trotoar, Anggaran Penanggulangan Banjir Rp 600 M

JawaPos.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memastikan tidak ada pemotongan anggaran penanggulangan banjir untuk periode 2019-2020. Dia menyebut dana banjir masih sama dengan tahun lalu yakni sekitar Rp 600 miliar.

"Enggak ada pengurangan. Misalkan normaliasi sungai dan lain sebagainya tidak ada yang dipotong," kata Ida saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (3/1).

Anggaran tersebut disebar kepada Dinas terkait, Suku Dinas terkait di masing-masing kota administrasi. Dalam pemanfaatannya anggaran tersebut digunakan untuk normalisasi, hingga perawatan dalam upaya penanggulangan banjir.

Meski begitu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tak memungkiri jika anggaran penanggulangan banjir masih jauh di bawah anggaran revitalisasi trotoar di Jakarta. "Jauh, (anggaran) trotoar itu Rp 1 triliun. (Yang diajukan) Rp 1,2 triliun, kita kurangan," imbuhnya.

Photo

Sejumlah anak-anak menjadikan banjir sebagai arena bermain di Kampung Pulo, Jakarta, Kamis (2/1/2019). Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Jakarta menjadi tempat untuk bermain dan bergembira anak-anak. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

Bagi dia memang aneh ketika dana penanggulangan banjir kalah dengan anggaran revitalisasi trotoar. Oleh karena itu bencana banjir sekarang harus menjadi pelajaran berharga bagi Pemprov DKI. Mengingat banjir 5 tahunan baru akan terjadi sekitar 2022 mendatang.

"Ya semuanya sih aneh, tapi memang kondisinya ini pelajaran betul buat pemda untuk betul-betul ada keinginan untuk menyelesaikan banjir," jelas Ida.

Di sisi lain, Ida menilai kecilnya anggaran banjir juga tidak salah. Namun, dia memandang Pemprov DKI belum menunjukan keseriusan dalam menyelesaikan banjir di Jakarta.

"ini bukan soal anggaran kecil atau tidaknya, tapi keinginan pemda untuk menyelesaikan soal banjir karena banyak permasalahan yang memang seharusnya bisa diselesaikam tidak anggaran besar," terangnya.

Ida kemudian mencontohkan keberhasilan Pemkot Surabaya yang berhasil menangani banjir dengan anggaran yang kecil. Caranya yakni dengan membangunan sumur resapan air hujan. Sehingga air tidak langsung dikirim ke laut, tapi tertimbun di dalam tanah. Dari situ tergambar bahwa dengan anggaran kecil, pencegahan banjir tetap bisa dilakukam.

Sejumlah warga korban banjir Kampung Pulo mengungsi di Posko Kesehatan Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Kamis (2/1/2020). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Januari 2020, terdapat 63 titik banjir di wilayah DKI Jakarta dan secara keseluruhan terdapat 169 titik banjir untuk Jabodetabek dan Banten. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

Namun, kondisi itu tidak terjadi di Jakarta. Bahkan menurut Ida program yang sudah dibuat sebelumnya seperti Banjir Kanal Timur (BKT) gagal dimanfaatkan dengan baik oleh pemprov DKI. Begitu pula dengan normalisasi sungai Ciliwung yang harus dapat diselesaikan, nyatanya tidak selesai.

"Kalau menurut saya (program Pemprov DKI) malah bukannya belum cukup efektif, menurut saya belum ada gebrakan untuk menyelesaikan banjir biar cepat hilang," ucap Ida.

Hal itu tergambar saat Ida menanyakan kesiapan seluruh Dinas terkait penanganan banjir dalam rapat kerja bersama DPRD, baik itu Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Bina Marga tidak ada yang menyatakan kesiapan langkahnya dalam mengantisipasi banjir datang.

"Jadi harus diubah, bukan ketika ada banjir ada bantuan tapi gimana caranya warga tidak kebanjiran, harusnya seperti itu," pungkas Ida.

Sementara itu, JawaPos.com telah mencoba menghubungi Kepala Dinas Sumber Daya Air Juaini guna meminta penjelasan terkait dana penanggulangan banjir ini. Namun, sampai berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respon.