Sumur Resapan Berpolemik, Ariza Serahkan kepada Pj Gubernur

JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyerahkan sepenuhnya terkait program sumur resapan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI yang akan melanjutkan kepemimpinannya di Jakarta.

Ariza menyampaikan bahwa meski DPRD DKI sebelumnya sudah menolak anggaran untuk program sumur resapan, pihaknya tetap merasakan dampak positif dari program tersebut untuk atasi banjir di Jakarta. Oleh karenanya, Pemprov DKI kembali menyantumkan program sumur resapan dalam RPD 2023-2026.

"Sekarang juga Pemprov merasa perlu bahwa sumur resapan ini dirasakan manfaatnya cukup memberikan pengaruh yang positif pada penangananan banjir. Namun demikian, teman-teman DPRD kan sampai hari ini belum menyetujui. Ya memang itu nanti kan masih pembahasan, pembahasan nanti kan pada Pj gubernur," ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/10).

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa kelanjutan dari program sumur resapan akan dikembalikan kepada Pj gubernur DKI yang terpilih pada 16 Oktober mendatang.

"Kami tidak ingin mengintervensi Pj gubernur. Pj gubernur punya keleluasaan, punya kewenangan untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut Pj gubernur bagaimana pemprov ke depan ya," tegasnya.

Ariza menambahkan bahwa pihaknya telah berupaya sebaik mungkin untuk membuat program pengendalian banjir, salah satunya adalah dengan program sumur resapan. Namun begitu, ia menyadari bahwa dalam diskursus tertentu, program yang dicanangkan pihaknya bisa jadi berbeda pemahaman dengan pihak yang lain, termasuk Pj gubernur mendatang.

"Jadi pada prinsipnya Pj gubernur kan nanti bisa saja mengambil kebijakan kebijakan- yang berbeda, tapi yang terpenting tujuannya kan sama. Ini kan soal cara saja," ucapnya.

"Jadi kami juga menghormati Pj gubernur, apa sih konsep besarnya menyelesaikan banjir. Pengendalian transportasi umpamanya. Itu nanti tentu sekalipun kami sudah ditugaskan pemerintah pusat, oleh Kemendagri menyusun RPD 2023-2026," tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya dalam dokumen RPD 2023-2026 yang sudah ditandangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa rentannya kondisi Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0- 3% dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya.

Oleh karena itu, masih dalam RPD tersebut, dalam penanganan banjir, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau sheetpile. Air yang
mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta, menurut RPD tersebut dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur
resapan di daerah selatan Jakarta.

"Fungsi waduk ke depan bukan sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun bisa dimanfaatkan atau di kelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta," tulis dalam RPD yang ditandatangani Anies Baswedan pada 10 Juni lalu.