Anggaran Pendidikan DKI Jakarta 2026 Tembus Rp19 Triliun, Program Sekolah Swasta Gratis Telan Rp282,46 miliar

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengundangkan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp81,32 triliun pada 23 Desember 2025. Dari total dana tersebut, sektor pendidikan mendapatkan porsi jumbo, termasuk kepastian anggaran untuk program sekolah swasta gratis.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, fokus anggaran tahun ini diarahkan untuk akselerasi program yang bersentuhan langsung dengan warga. Meski nilai APBD 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena berkurangnya dana transfer pusat, komitmen pada sektor SDM tetap menjadi prioritas utama.

Pemprov DKI mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp19,75 triliun atau setara dengan 26,59% dari total belanja daerah. Angka ini jauh melampaui batas minimal aturan perundangan yang sebesar 20%.

Menariknya, dalam alokasi tersebut, Pemprov telah menyiapkan dana khusus sebesar Rp282,46 miliar untuk merealisasikan program sekolah swasta gratis. Program ini diharapkan mampu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri.

"Ada juga pos anggaran untuk sekolah swasta gratis sebesar Rp282,46 miliar, serta rehab sekolah dan fasilitas pendidikan sebesar Rp126,12 miliar," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, Sabtu (27/12).

Selain itu, bantuan pendidikan tunai tetap berlanjut. Pemerintah menganggarkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) senilai Rp399 miliar.

Infrastruktur dan Pelayanan Publik Tetap Diprioritaskan

Tidak hanya pendidikan, pembangunan fisik dan layanan dasar juga mendapat perhatian besar. Michael mengungkapkan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 43,06% dari total belanja daerah.

"Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40%", ungkap Michael.

Anggaran ini akan tersebar ke berbagai sektor krusial, mulai dari pengendalian banjir sebesar Rp3,64 triliun hingga subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta agar mobilitas warga tetap terjangkau.

Rincian Bantuan Sosial dan Kesehatan

Untuk menjaga daya beli dan kesehatan masyarakat, Pemprov DKI juga menyuntikkan dana besar pada pos-pos berikut:

- BPJS Kesehatan: Rp1,40 triliun.

- Kartu Lansia Jakarta (KLJ): Rp625,89 miliar.