Dana Transfer untuk Jakarta Dipangkas Rp 15 Triliun, Pramono Anung Evaluasi Program Kecuali KJP Plus Dan KJMU

JawaPos.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan KJP Plus dan KJMU tidak masuk dalam evaluasi program usai dana transfer daerah untuk Jakarta tahun 2026 dipangkas.

Hal itu disampaikan Pramono usai  menggelar rapat pimpinan secara tertutup bersama jajarannya untuk membahas pemotongan dana transfer daerah tahun 2026, Senin (6/10).

Rapat itu secara khusus membahas langkah efisiensi yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta terhadap kebijakan Kementerian Keuangan yang memotong dana transfer tahun 2026 untuk Jakarta sebesar Rp 15 triliun.

''Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Sehingga kami tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,'' terang Pramono.

Politikus PDI Perjuangan itu mengakui, dampak kebijakan itu sangat signifikan terhadap Rancangan APBD DKI yang sedang dalam proses pembahasan dengan DPRD.

Yakni dari sebelumnya sebesar Rp 26 triliun menjadi hanya Rp 11,15 triliun. ''(Rancangan) APBD kami dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79 triliun,'' jelasnya.

Untuk itu, Pramono memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

''Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat di Jakarta,'' katanya.

Beberapa program dipastikan tidak terdampak evaluasi adalah yang berdampak langsung kepada masyarakat menengah ke bawah.

Dia mencontohkan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 707.513 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 16.979 penerima akan tetap berjalan tanpa perubahan.

''Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi,'' katanya. Beberapa yang akan diefisiensi itu meliputi perjalanan dinas, anggaran makan minum, dan anggaran yang belanjanya bukan prioritas utama. Jadi, lanjutnya, Balai Kota juga melaksanakan efisiensi.

Jamin Program Prioritas Bagi Warga Tidak Diganggu

Saat ditanyakan kebijakan Pramono tahun ini yang banyak memberikan relaksasi pajak dan meningkatkan pendapatan tahun depan, Pram menyebut akan menutupinya dengan berbagai hal.

Salah satunya, evaluasi subsidi transportasi yang sangat besar setiap tahunnya. Utamanya, subsidi untuk Transportasi Jakarta (TJ).

''Sekarang kan, mau kemana saja (naik TJ), bayarnya Rp 3500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contoh. Subsidi transportasi itu bisa hampir Rp 15 ribu per orang. Sehingga dengan demikian, kami akan kaji kembali,'' katanya.

Tetapi yang jelas, lanjutnya, program prioritas bagi warga tidak akan diganggu sama sekali.