Pemotongan Dana Transfer, Rano Karno Sebut Proyek Yang Bukan Prioritas Akan Ditunda

JawaPos.com – Pemprov DKI Jakarta bersiap untuk menyikapi kebijakan efisiensi dana transfer yang diberlakukan pemerintah pusat kepada seluruh daerah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, Pemprov DKI  segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

''Semua sudah tahulah bahwa pemerintah pusat akan meminta kepada semua pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi. Nah, itu yang harus kami sikapi seger,'' ujar Rano.

Menurut lelaki yang terkenal melalui perannya sebagai Bang Doel tersebut, pemotongan itu juga akan segera dibahas bersama legislatif. Terlebih, sebelumnya, sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait angka Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 itu mencapai Rp 95,53 triliun, yang didalamnya sudah termasuk dana transfer yang dipotong tersebut.

''Hari Senin akan mulai dibicarakan dengan DPRD DKI. Tapi, pada dasarnya, seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu akan ada pemotongan,'' tambah Rano. Memang, untuk pemotongan dana transfer itu tidak hanya Pemprov DKI, tetapi juga pemerintah daerah lainnya oleh Kementerian Keuangan.

Untuk menyikapi pemotongan dana transfer itu, dia menyebutkan, Pemprov DKI akan menyusun ulang skala prioritas pembangunan. Menurutnya, beberapa proyek-proyek vital seperti penyediaan air bersih dan pengembangan MRT akan tetap menjadi prioritas utama.

''Tinggal kami pilih mana yang harus kami prioritas. Air itu prioritas, MRT juga bagian dari prioritas,'' katanya.

Sementara itu, untuk proyek-proyek lain yang dinilai belum mendesak akan dievaluasi dan kemungkinan besar ditunda pelaksanaannya. “Yang tidak terlalu utama, kami harus postpone. Postpone artinya kita tunda. Itu saja,” tambahnya. Langkah itu diambil sebagai bagian dari penyesuaian fiskal agar pembangunan tetap berjalan meski dengan anggaran yang lebih terbatas.

Sebagai informasi, dana transfer yang dimasukkan dalam KUA-PPAS 2026 yakni sebesar Rp 26 triliun. Dengan pemotongan Rp 15 triliun, maka dana transfer yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) itu tersisa Rp 11 triliun. Dampaknya signifikan, total APBD DKI yang direncanakan sebesar Rp 95,53 triliun, akan turun sekitar Rp 79 triliun.