Solusi Masalah di Parung Panjang, Anggota DPR- ATTB Desak Pembangunan Jalur Tambang

JawaPos.com - Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor, kini sedang dipertanyakan terkait upaya untuk menyelesaikan masalah truk tambang di Parung Panjang dan sekitarnya.

Rencana pembangunan jalan khusus tambang pun disorot sejumlah pihak sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan selama puluhan tahun ini. 

Pembangunan tol tambang selama ini hanya menjadi komoditas politik menjadi janji namun sayangnya tak pernah terealisasi. Bahkan, sampai berganti kepemimpinan kepala daerah, jalur tol tambang yang diwacanakan hanya berhenti pada tataran wacana saja.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi, mengatakan bahwa jalur tambang harus diprioritaskan pembangunannya supaya warga Parung Panjang memiliki kepercayaan kepada pemerintah.

"Pembangunan tol tambang ini yang pernah kita do­rong," kata Mulyadi, anggota DPR dapil Ka­bu­paten Bogor itu.

Desakan agar pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor memprioritaskan pembangunan jalan khusus tambang juga diungkapkan Asosiasi Transporter Ta­ngerang-Bogor (ATTB). Menurut dia, ini akan menjadi solusi supaya truk tambang dapat memanfaatkan secara maksimal potensi bisnisnya namun tidak lagi merugikan masyarakat.

"Segera dibangun jalan khu­sus tambang. Itu solusi yang paling tepat supaya tidak ada lagi yang terganggu.  Masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang tanpa terganggu oleh truk tambang," kata Ahmad Gozali selaku Sekretaris Jende­ral ATTB.

Ahmad Gozali mengungkapkan bahwa pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi di tengah keadaan genting terjadinya gesekan di masyarakat dan truk tambang. Tanpa kehadiran pemerintah dengan membawa solusi nyata, maka masalah ini tidak akan pernah tuntas. 
 
"Disinilah pentingnya pemerintah harus ha­dir. Baik pemerintah dae­rah, provinsi, bahkan pemerintah pusat," tuturnya.

Menurut Ahmad Gozali, masalah truk tambang ini bukan hanya masalah Provinsi Jawa Barat saja. Tapi juga masalah bagi Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Pasalnya, bahan material tersebut dikirimkan ke tiga provinsi tersebut.

Dia menegaskan bahwa volume kendaraan tambang yang mencapai 2.700-3000 unit per hari tidak mungkin lagi menggunakan jalan utama Parung Panjang. Oleh sebab itu, perlu dicarikan solusi secara serius.

"Ayo duduk bersama untuk mencari solusi," katanya.