Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanggapi Kekacauan di Parung Panjang Akibat Pengusaha Tambang Berulah, Klaim Akan Ambil Sikap Tegas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyapa warga pada acara Abdi Nagri Ngangjang Ka Warga Edisi 15 di Lapangan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kekacauan yang terjadi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Pria yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM itu mengakui bahwa masalah ini terjadi akibat pengusaha tambang yang tidak taat aturan dan merugikan banyak orang.

Baca Juga: Milos Raickovic Akui Peran Francisco Rivera! Tapi Tegaskan Filosofi Persebaya Surabaya Adalah Permainan Tim 

"Kami terus memantau perkembangan yang terjadi di Parung Panjang. Petugas kewalahan karena truk yang mengangkut bahan material batu dan bahan material lainnya tidak mentaati ketentuan jam operasional yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Bogor," kata Dedi Mulyadi di Instagram pribadinya. 

KDM yang pernah merasakan secara langsung bagaimana truk tambang sangat menghambat jalan saat datang ke Parung Panjang, beberapa bulan lalu, menyadari bahwa penderiatan masyarakat kini sudah memuncak. Mereka mumet bahkan stres setiap saat jalan raya menjadi lautan truk yang g.

"Saya melihat para pengusaha abai terhadap apa yang menjadi ketentuan pemerintah, mementingkan kepentingan usaha lebih utama ternyata dibanding memperhatikan aspek sosial dan lingkungan," ujar Dedi Mulyadi. 

Lebih lanjut, KDM mengakui bahwa tindakan para pengusaha tambang yang langsung menggunakan jalan yang baru diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, akan mengakibatkan jalan di Parung Panjang rusak dalam waktu singkat. Apalagi, truk tambang memiliki berat puluhan bahkan ratusan ton.

"Jalan yang baru u hari diperbaiki sudah diinjak, tentunya ini merusak kualitas bangunan dan menghancurkan jalan dalam waktu dekat. Pemerintah membuang uang percuma ratusan miliar jumlahnya," kata Dedi Mulyadi.

Jika para pengusaha tambang tidak patuh aturan, KDM mengaku akan memberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada mereka.

"Kalau hanya mementingkan kepentingan usahanya saja, pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan. Tindakannya adalah penutupan sementara selama proyek pembangunan berlangsung atau penutupan permanen," ujar KDM. (*)