Mahasiswa Pertanyakan Gaji Anggota DPRD DKI Tembus Rp 139 Juta per Bulan, Tuntut Transparansi

Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi (AMPSI) mengajukan tiga tuntutan kepada DPRD DKI Jakarta. (Masria Pane/Jawa Pos)

JawaPos.com-Gaji anggota DPRD DKI Jakarta mencapai Rp139 juta per bulan menuai sorotan. Hal itu dipersoal Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, pada Kamis (4/9). Mereka menuntut transparansi gaji dan tunjangan wakil rakyat yang dinilai tidak wajar.

Dalam aksinya, AMPSI menyampaikan tiga poin utama:

1. Transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta.
2. Penurunan atau penghapusan tunjangan yang dianggap berlebihan.
3. Audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

DPRD DKI Janji Tindaklanjuti

Empat Wakil Ketua DPRD DKI menerima audiensi massa mahasiswa. Wakil Ketua DPRD DKI, Basri Baco, mengaku bakal menampung aspirasi itu.

"Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat," kata Baco.

Ia menyebut DPRD DKI prihatin dengan kondisi ekonomi warga Jakarta. Karena itu, pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan dievaluasi.

"Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah menegaskan pihaknya akan terbuka soal gaji dan tunjangan.

"Terkait gaji dan tunjangan, kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya," kata Ima.

Politikus PDIP itu menyebut sejak periode pertama dirinya sudah mempublikasikan gaji, tunjangan, hingga laporan keuangan.

"Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya," ucapnya.

Ima juga berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo.

"Ini ranahnya Pak Gubernur, eksekutif, nanti kita juga menyampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub agar diaudit secara berkala," kata Ima. (*)