Belanja Daerah DKI Jakarta Baru 37 Persen, Gubernur Pramono: Tender dan Lelangnya Dipepet-pepetin

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan realisasi belanja daerah masih rendah, baru 37 persen hingga Juli 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam konferensi pers APBD DKI di Balai Kota, Rabu (27/8).

Pramono memaparkan, hingga 31 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target Rp81,73 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp31,52 triliun.

Namun, belanja daerah baru mencapai Rp30,95 triliun atau 37 persen dari target. Kondisi ini membuat Jakarta membukukan surplus anggaran Rp14,67 triliun serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp18,56 triliun.

"Jadi yang pertama begini belanja daerah memang baru 37 persen. Dan ini selalu dialami di pemerintahan kita," ujar Pramono. 

Ia menjelaskan, rendahnya realisasi belanja di pertengahan tahun memang kerap terjadi di pemerintahan. Baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda). 

Hal itu disebabkan penyelesaian anggaran biasanya dilakukan pada penghujung tahun. 

"Yang jadi problem adalah selalu hampir semua, termasuk di Jakarta ini, menyelesaikan anggaran itu di ujung, terutama nanti di bulan November-Desember. Saya sudah pengalaman 10 tahun di pemerintahan pusat, ini juga dialami yang sama," terangnya.

Pramono mengaku akan melakukan sejumlah perbaikan agar hal serupa tidak kembali terulang. Namun, ia tidak merinci langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.

"Tetapi dalam hal belanja, perilakunya mungkin kurang lebih masih sama dengan pemerintahan pusat. Inilah yang next akan kami lakukan perbaikan untuk itu. Karena ini memang yang selalu jadi problem, apa tender-tendernya dipepetin, pengadaannya dipepetin, dan sebagainya-sebagainya," ucapnya.

Pastikan Ekonomi Jakarta Tetap Stabil

Meski belanja rendah, ekonomi Jakarta tumbuh 5,18 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen. Inflasi juga terkendali di 2,25 persen, sementara tingkat pengangguran turun tipis ke 6,18 persen.

"Selain fiskal yang terjaga, aktivitas ekonomi di Jakarta juga tumbuh solid. Ekspor meningkat 17,26 persen, konsumsi rumah tangga naik 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 5,16 persen," jelasnya.

Investasi di Semester I 2025 mencapai Rp140,8 triliun, menempatkan Jakarta sebagai tujuan investasi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,9 persen.

Tantangan Sosial dan Ketenagakerjaan

Meski ekonomi tumbuh positif, kesenjangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah. Pemprov DKI meluncurkan program perlindungan sosial seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, dan pangan bersubsidi.

"Program perlindungan sosial ini menjadi bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi. Bahkan, kami sedang mengkaji perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bukan hanya untuk S1, tetapi juga S2 dan S3," kata Pramono.

Selain itu, DKI menargetkan 21 job fair sepanjang 2025, termasuk pelatihan vokasi dan Mobile Training Unit (MTU) yang fokus pada peningkatan kemampuan bahasa asing.