Pemprov Jakarta Akan Berlakukan Retribusi Kebersihan Tahun Depan, Ini Golongan yang Dikecualikan

Petugas saat memilah sampah daur ulang pada acara Peringati Hari Peduli Sampah 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024).

JawaPos.com — Mulai 1 Januari 2025, Pemprov Jakarta akan memberlakukan retribusi pelayanan kebersihan. Namun, retribusi akan dibebaskan bagi pemilik rumah yang aktif memilah sampah dari sumbernya atau tergabung dalam Bank Sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, kebijakan pembebasan retribusi bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih sadar dalam memilah sampah. Hal itu akan memberikan manfaat besar bagi pengurangan volume sampah.

“Kami ingin mendorong warga Jakarta untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah, baik melalui pemilahan sampah di rumah maupun dengan menjadi anggota Bank Sampah," Asep kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Baca Juga: 6 Zodiak yang Akan Ketiban Durian Runtuh dan dapat Banyak Rezeki pada November 2024

Pihaknya, lanjut Asep, akan memverifikasi rumah tinggal yang melakukan pemilahan sampah secara konsisten. Rumah yang telah terverifikasi itulah yang akan mendapatkan pembebasan retribusi.

Asep menjelaskan, retribusi pelayanan kebersihan sendiri merupakan salah satu langkah Pemprov Jakarta untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini didasarkan pada prinsip Polluter Pays Principle atau “siapa yang menghasilkan sampah, harus membayar pengelolaannya.”

Retribusi ini akan dikenakan kepada rumah tinggal dan kegiatan usaha, dengan pembagian tarif yang adil berdasarkan daya listrik yang terpasang di masing-masing tempat.

Terdapat tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini. Yaitu kelas miskin dengan daya listrik 450 hingga 900 VA tidak akan dikenakan biaya retribusi alias gratis.

Baca Juga: Dukung Peningkatan Industri Kreatif, Krista Exhibitions Gelar PRO AVL Indonesia 2024

Sedangkan untuk kelas bawah 1.300 hingga 2.200 VA dibebankan tarif retribusi Rp 10.000 per unit/bulan, kelas menengah 3.500 VA hingga 5.500 VA dibebankan tarif retribusi Rp 30.000 per unit/bulan, dan kelas atas yang memiliki daya listrik 6.600 VA ke atas dibebankan tarif retribusi Rp 77.000 per unit/bulan.

"Selain itu, kegiatan usaha juga dikenakan retribusi berdasarkan skala fasilitasnya kecil sedang besar dan besaran daya listrik yang digunakan,” tambah Asep.

Asep berharap, kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan sistematis.

DLH Jakarta juga akan terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dan bagaimana kebijakan ini akan membantu meringankan beban operasional pengelolaan sampah di Jakarta sehingga APBD dapat dialokasikan dengan lebih tepat.

Masyarakat dapat mendalami lebih jauh kebijakan ini dengan mengakses website Retribusikebersihan.dinaslhdki.id.

“Dengan Retribusi Pelayanan Kebersihan, kami berharap warga Jakarta dapat lebih memahami bahwa pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang sangat besar, dan dengan memilah sampah, kita dapat membantu mengurangi volume sampah sekaligus berkontribusi dalam menjaga kebersihan kota Jakarta,” jelas Asep.

Editor: Bintang Pradewo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Pemprov Jakarta Akan Berlakukan Retribusi Kebersihan Tahun Depan, Ini Golongan yang Dikecualikan

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Pemprov Jakarta Akan Berlakukan Retribusi Kebersihan Tahun Depan, Ini Golongan yang Dikecualikan

Tags

Artikel Terkait

Nonton Java Jazz Festival 2026? Transjakarta Perpanjang Jam Operasional Rute T31 PIK 2-Blok M

Banjir Jakarta Hari Ini: 26 RT Tergenang Luapan Sungai, Ini Daftar Kelurahan yang Terdampak

Harga Cabai Rawit di Jakarta Tembus Rp 90 Ribu, Ini Jurus Pemprov DKI Redam Inflasi Jelang Idul Adha

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com