Pihak Istiqlal Sebut Sudah Lapor Penipuan QRIS Sejak Tanggal 8, tapi Tak Diproses

JawaPos.com - Pihak pengelola Masjid Istiqlal mengaku telah melaporkan kasus penipuan modus QRIS kepada Polsek Sawah Besar sejak Sabtu (8/4) lalu. Hari itu adalah ketika pertama kali pihak Istiqlal menyadari adanya penipuan dengan menempel QRIS milik pelaku pribadi.

"Betul tanggal 8 pihak Istiqlal sudah lapor ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat," ujar Kabag Umum, SDM, dan Humas Badan Pengelola Masjid Istiqlal Ismail Chawidu saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (12/4).

Namun begitu, ia mengatakan bahwa laporan tersebut tak dapat ditindaklanjuti oleh Polsek Sawah Besar lantaran pihaknya tak menyebutkan taksiran kerugian atas penipuan yang belakangan diketahui dilakukan oleh Mohamad Iman Mahlil Lubis itu.

"Yang melapor itu pak Siswo bagian Kamtib Istiqlal. Katanya harus menyebutkan jumlah kerugian yang dialami Istiqlal," jelasnya.

Saat mendapati pertama kali kasus tersebut, Ismail mengaku tak bisa menaksir kerugian yang dialami masjid raya itu. Pasalnya, tak dapat diperkirakan uang yang masuk ke rekening milik Iman itu dari jemaah yang berinfak.

Hingga akhirnya laporan terkait kasus itu pun tak langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian saat itu juga. Padahal, ia menyebut bahwa rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku sudah turut disertakan dalam laporan.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menetapkan Mohammad Iman Mahlil sebagai tersangka kasus penggantian barcode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada kotak amal di sejumlah masjid. Keputusan itu diambil setelah gelar perkara.

"Yang bersangkutan ditetapkan jadi tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Polda Metro Jaya, Selasa (11/4).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Iman juga ditahan tak lama setelah ditangkap oleh penyidik di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Iman dikenakan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 a ayat (1) dan atau Pasal 35 ayat Jo 51 a ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 80 dan Pasal 73 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 378 KUHP. Dia terancam pidana di atas 5 tahun penjara.