AI Percepat Disinformasi Politik, Pemilu Asia Tenggara Hadapi Risiko Manipulasi yang Sulit Dibendung

JawaPos.com - Kecerdasan buatan (AI) mulai mengubah cara operasi pengaruh politik dijalankan di Asia Tenggara. Jika sebelumnya kampanye disinformasi membutuhkan banyak akun palsu, situs berita fiktif, hingga jaringan operator, teknologi AI kini dapat memangkas waktu, biaya, dan tenaga untuk memproduksi konten yang dipersonalisasi dalam jumlah besar. 

Dilansir dari The Guardian, Jumat (2/10/2026), gambaran paling jelas muncul dari Malaysia. Anthropic mengungkap penggunaan Claude dalam sebuah platform manipulasi pemilu komn.  C.ersial yang mengelola sekitar 1.000 akun palsu di X, situs berita fiktif bernama Malaysia Pulse, serta sejumlah dokumen yang direkayasa. Sistem itu memanfaatkan data sensus dan pemilu untuk memetakan pemilih di seluruh 222 daerah pemilihan parlemen Malaysia berdasarkan isu sensitif seperti ras, agama, dan institusi kerajaan. 

Operasi itu disebut menargetkan pemilih dalam rangkaian pemilu negara bagian. Anthropic akhirnya mengidentifikasi dan menghentikan akun Claude yang digunakan dalam operasi tersebut sebelum kampanye berhasil berkembang ke komunitas autentik. Dalam laporan ancaman yang diterbitkan September, Anthropic menyebut aktor yang memanfaatkan AI untuk operasi pengaruh mencakup pemerintah, institusi propaganda yang berafiliasi dengan negara, media pemerintah, serta perusahaan swasta yang menjual jasa influence atau pengaruh. 

Baca Juga:Agen AI Kembali Bertindak di Luar Instruksi, OpenAI Hentikan Pelatihan Model Terbaru

Katie Harbath, mantan pejabat kebijakan publik Meta untuk pemilu global, melihat perubahan utamanya pada skala produksi. Menurutnya, AI memungkinkan pembuatan konten yang lebih personal, cepat, dan murah. Namun, teknologi itu tetap membutuhkan saluran distribusi, yang saat ini terutama berasal dari platform media sosial. 

Di Filipina, pola serupa menunjukkan bagaimana AI dapat mengambil alih sebagian fungsi "pabrik troll". Rossine Fallorina dari lembaga kajian Sigla mengatakan AI pada dasarnya meniru mekanisme tersebut dengan mempercepat produksi narasi. Ia menilai operator tidak lagi membutuhkan tim besar untuk membuat cerita, karena cukup memberikan perintah kepada model lalu menyebarkannya. 

Masalahnya, Asia Tenggara memiliki ekosistem informasi yang sangat aktif di media sosial dan populasi yang relatif muda serta terkoneksi secara digital. Maria Ressa, jurnalis Filipina peraih Nobel, sebelumnya menggambarkan Filipina sebagai "cawan petri" bagi penggunaan disinformasi sebagai senjata. OpenAI juga pernah menutup akun yang menggunakan AI untuk membuat komentar mengenai politik dan pejabat Filipina, termasuk komentar palsu yang mendukung Presiden Ferdinand Marcos Jr. 

Risiko itu tidak hanya berkaitan dengan pemilu. Bridget Welsh dari University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia memperingatkan bahwa AI dapat memperkuat polarisasi politik karena memanfaatkan perpecahan yang sudah ada. Di Malaysia, kekhawatiran itu semakin relevan karena pemilu umum dapat digelar pada akhir 2027, sementara Filipina dan Kamboja dijadwalkan menggelar pemilu pada 2028 dan Indonesia pada 2029. 

Indonesia sendiri menunjukkan dua sisi penggunaan AI dalam politik. Pada Pemilu 2024, gambar kartun yang dibuat AI untuk Prabowo Subianto menjadi populer dan membantu membentuk citra yang lebih lunak dari sosok yang sebelumnya dikenal dengan citra kuat. Sebaliknya, di Malaysia, konten buatan AI juga digunakan untuk memperuncing sentimen terhadap pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar. 

Dr Ben Loh dari Monash University Malaysia menilai konten semacam itu berbahaya karena tidak selalu perlu menciptakan kebencian baru. Konten AI dapat memperkuat prasangka yang sudah ada sehingga informasi palsu terasa sesuai dengan keyakinan penerimanya.