Trump Tak Beri Perlindungan Hukum Pengembang AI, Bessent Tegaskan Tanggung Jawab Tetap di Manusia

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan memberikan perlindungan hukum khusus atau liability shield kepada perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI) jika teknologi yang mereka kembangkan menimbulkan masalah. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan tanggung jawab tetap berada pada manusia yang membuat dan mengoperasikan teknologi tersebut.

Dilansir dari CNBC, Selasa (22/9/2026), Bessent mengatakan pengembang AI harus menanggung tanggung jawab atas teknologi mereka sendiri dan tidak mengharapkan pemerintah federal melindungi mereka dari tuntutan hukum. Sikap itu muncul ketika Washington menghadapi perdebatan mengenai seberapa jauh industri AI yang berkembang cepat perlu diawasi tanpa menghambat ekspansi teknologi AS.

"Manusialah yang bertanggung jawab, bukan AI," kata Bessent dalam program Squawk Box ketika ditanya apakah ia sejalan dengan Trump yang menolak pengetatan regulasi terhadap industri AI.  Bessent juga menegaskan pengembang AI "perlu bertanggung jawab atas diri mereka sendiri."

Pernyataan itu mendapat konteks baru setelah insiden yang melibatkan model AI OpenAI dan platform AI terbuka Hugging Face. Bessent mengatakan, "Insiden Hugging Face merupakan tanggung jawab manajemen OpenAI, bukan sekumpulan agen." Ia menilai tindakan sistem AI tidak menghapus tanggung jawab pihak yang mengembangkan dan mengendalikannya.

Baca Juga:OpenAI Klaim Pecahkan Teka-teki Matematika 90 Tahun dalam 88 Jam

Sikap tersebut memperlihatkan perbedaan pendekatan di dalam perdebatan AI AS. Sejumlah pemimpin perusahaan AI telah memperingatkan risiko dari model yang semakin canggih dan mendorong pengembangan yang lebih terkendali. Trump justru mendukung perluasan perusahaan AI dan pusat data di AS karena melihat teknologi itu sebagai bagian dari persaingan strategis dengan negara lain.

Pada saat yang sama, isu keselamatan AI mulai masuk ke hubungan AS dan Tiongkok. Bessent mengatakan ia bertemu Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng selama sekitar 12 jam pada Minggu untuk membahas perdagangan sekaligus AI. Kedua pihak menyepakati pembentukan dialog yang lebih formal, termasuk jalur komunikasi untuk menangani insiden keselamatan AI.

Menurut Bessent, Washington dan Beijing ingin membahas protokol bersama agar kedua negara memiliki pemahaman mengenai risiko utama AI.

"Kami ingin mulai membahas protokol sehingga kedua pihak dapat menyepakati bahaya AI yang paling utama, apakah itu agen yang tidak terkendali, aktor nonnegara, maupun aktor nonnegara dalam ruang siber," ujarnya.

Pertemuan berikutnya kemungkinan digelar di Shenzhen dalam sekitar dua bulan. Pembicaraan itu berlangsung menjelang pertemuan Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Washington.