Politisi Israel Bereaksi Keras terhadap Sanksi yang Menargetkan Permukiman di Wilayah Tepi Barat

JawaPos.com – Para politisi Israel merespons sanksi yang dijatuhkan Inggris, Prancis, Kanada, dan sejumlah negara lain terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dengan kecaman keras.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Jum’at (18/9), Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyebarkan “kebohongan yang keterlaluan” dan berupaya mencampuri pemilu melalui tekanan asing.

Sementara Presiden Israel Isaac Herzog menyebut langkah tersebut sebagai campur tangan terhadap pemilihan demokratis Israel.

Sanksi tersebut menjadi salah satu bentuk terbaru tekanan internasional terhadap kebijakan permukiman Israel, tetapi para analis menilai isu itu belum memberikan pengaruh besar terhadap pilihan pemilih menjelang pemilu Oktober.

Sejumlah analis mengatakan basis dukungan politik di Israel relatif terbagi kuat sehingga sanksi terkait permukiman tidak diperkirakan mendorong banyak pemilih berpindah kubu.

Michael Koplow dari Israeli Policy Forum menyebut faktor seperti rekam jejak pemerintahan dan pandangan pemilih terhadap Benjamin Netanyahu lebih berpengaruh, sedangkan sosiolog Yehouda Shenhav-Shahrabani mengatakan isu keamanan menjadi pertimbangan utama ketika warga menentukan pilihan.

Menurut para analis, tekanan dari luar negeri juga dapat dipahami melalui narasi politik yang telah berkembang di dalam Israel, sehingga tidak otomatis mengubah pandangan pemilih terhadap persoalan permukiman.

Sejumlah politisi Israel juga tidak menjadikan dukungan terhadap permukiman sebagai sasaran utama kritik, bahkan Yair Lapid justru mengecam kebijakan boikot dan sanksi terhadap Israel.

Peneliti opini publik Dahlia Scheindlin mengatakan belum terlihat dampak langsung sanksi tersebut terhadap jajak pendapat, sementara perhatian pemilih lebih banyak tertuju pada dinamika lain dalam siklus pemilu.

Dengan demikian, meskipun sanksi dari negara-negara Barat menambah tekanan internasional terhadap Israel terkait permukiman di Tepi Barat.