Melanggar Penyaluran BBM Subsidi, Pertamina Sanksi 31 SPBU di Sumatera Barat

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga menindak tegas dugaan pelanggaran penyaluran BBM Subsidi di Sumatera Barat.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, misalnya, hasil pengawasan Pertamina di SPBU menemukan sejumlah ketidaksesuaian, antara lain pengisian kepada kendaraan yang tidak sesuai peruntukan, penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan, serta transaksi dengan QR Code yang digunakan secara berulang.

Atas temuan tersebut, Pertamina Patra Niaga melalui Regional Sumbagut telah melakukan pembinaan dan memberikan sanksi kepada pengelola SPBU sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan lembaga penyalur menjalankan operasional sesuai ketentuan dan menjaga hak masyarakat yang berhak memperoleh BBM Subsidi.

Baca Juga:Kronologi Tewasnya Mozza Axillia: Hilang Misterius, Jejak DM Instagram Bawa Polisi ke Pelaku

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi berjalan tepat sasaran.

“Setiap temuan kami tindak lanjuti melalui pemeriksaan, pembinaan, maupun sanksi sesuai ketentuan. Kami ingin memastikan tidak ada praktik yang tidak sesuai yang pada akhirnya mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima BBM Subsidi,” ujar Kitty dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Sabtu (5/9).

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 31 SPBU di Sumatera Barat telah mendapatkan pembinaan maupun sanksi atas berbagai ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM.

Selain penindakan, Pertamina melakukan penguatan tata kelola SPBU sebagai bagian dari langkah perbaikan berkelanjutan. Pada 2026, 2 SPBU di Sumatera Barat telah dilakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pertamina Retail, sementara 1 SPBU lainnya masih dalam proses. Salah satu KSO yang telah berjalan merupakan tindak lanjut hasil pengawasan. Secara keseluruhan, terdapat 6 SPBU di Sumatera Barat yang telah dilakukan KSO.

“Penindakan bukan menjadi akhir dari proses. Kami juga melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola agar standar operasional, kepatuhan, dan kualitas pelayanan SPBU terus meningkat. Dengan demikian, ketepatan sasaran dapat berjalan beriringan dengan pelayanan yang baik kepada konsumen,” jelas Kitty.