AS dan Israel Disebut Tengah Siapkan Serangan Besar ke Infrastruktur Energi Iran

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dan Israel disebut tengah mempersiapkan salah satu operasi militer terbesar yang menyasar infrastruktur energi Iran. Menurut sejumlah sumber, serangan terhadap pembangkit listrik hingga kilang minyak berpotensi dilakukan sepanjang akhir pekan, meski Presiden Donald Trump belum memberikan persetujuan akhir.

Rencana tersebut dinilai dapat memperluas eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahkan, pembahasan mengenai waktu pelaksanaan serangan turut mempertimbangkan dampaknya terhadap pasar keuangan global, dengan salah satu opsi adalah menyelesaikan operasi sebelum pasar dibuka pada Senin.

Namun hingga kini belum ada keputusan final mengenai durasi maupun waktu berakhirnya operasi.

Sejumlah sumber pemerintah AS mengatakan Israel telah diberi tahu mengenai rencana tersebut dan melakukan koordinasi dengan Washington. Kendati demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Trump.

Di sisi lain, seorang pejabat Israel menyampaikan bahwa negaranya belum mengetahui adanya keputusan untuk kembali melancarkan operasi militer skala penuh terhadap Iran.

Baca Juga:Konflik Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Mentah Global Kembali Naik

"Israel tidak mengetahui keputusan untuk memulai kembali operasi militer penuh, juga tidak diminta kepada Israel untuk bergabung dalam aksi militer terhadap Iran," kata pejabat Israel kepada CBS News.

Apabila operasi gabungan benar-benar dilakukan, Israel akan kembali terlibat dalam pertempuran setelah sebelumnya menghentikan operasi militer selama gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.

Sejak nota kesepahaman tersebut berakhir dan AS kembali melanjutkan operasi militer pada awal Juli, Iran juga belum kembali melancarkan serangan ke wilayah Israel.

Trump Isyaratkan Serangan Lebih Keras

Rencana serangan ini turut dibahas dalam rapat kabinet Presiden Trump di Camp David pada Jumat waktu setempat. Menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, sebagian penasihat Gedung Putih yang menangani urusan politik disebut menolak rencana itu karena khawatir memicu konsekuensi yang lebih luas.