AS Serang Iran Lagi, Gempur Lebih dari 80 Target Iran usai Serangan Tanker di Selat Hormuz

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Iran setelah tiga kapal tanker diserang di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia.

Komando Pusat Militer AS atau US Central Command (Centcom) mengklaim telah menghantam lebih dari 80 target, termasuk lebih dari 60 kapal cepat milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), sebagai respons atas serangan terhadap kapal-kapal komersial di perairan internasional.

Melansir BBC, serangan tersebut langsung memicu kecaman keras dari Teheran. Pemerintah Iran menilai aksi militer Washington melanggar nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang baru disepakati kedua negara bulan lalu dan memperingatkan akan mengambil langkah balasan demi melindungi kepentingan nasionalnya.

Baca Juga:Enam Kali Letusan Beruntun Anak Krakatau, Kolom Abu Hitam Pekat Mengarah ke Barat laut dan Utara

Dalam pernyataannya pada Selasa (7/7) Centcom menyebut operasi militer itu bertujuan memberikan konsekuensi berat kepada pihak yang menyerang kapal dagang.

"Serangan ini dilakukan untuk memberikan biaya yang sangat besar kepada pihak yang menargetkan dan menyerang kapal-kapal komersial yang diawaki warga sipil tak bersalah di jalur pelayaran internasional," demikian pernyataan Centcom.

Selain menghancurkan lebih dari 60 kapal cepat IRGC, militer AS mengatakan telah menyerang lokasi peluncuran rudal dan pusat komando Iran. Namun, Washington tidak mengungkapkan secara rinci lokasi target yang diserang.

Iran Sebut AS Langgar Kesepakatan

Wakil Menteri Luar Negeri Iran menyatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap memorandum yang ditandatangani Washington dan Teheran bulan lalu. Menurutnya, Iran akan mengambil tindakan tegas sebagai respons.

Kementerian Luar Negeri Iran juga mengecam keputusan AS mencabut pengecualian sementara terhadap sanksi minyak Iran, yang sebelumnya menjadi bagian dari kesepakatan kedua negara.

Dalam pernyataannya, kementerian menyebut langkah Washington menunjukkan 'itikad buruk, inkonsistensi, dan ketidakdapatdipercayaan pemerintah Amerika Serikat'.