Iran: AS Eksploitasi Dukungan untuk Resolusi Selat Hormuz

JawaPos.com - Misi tetap Iran untuk PBB menyalahkan Amerika Serikat. Hal ini karena mencoba menggalang dukungan internasional, untuk tindakannya terhadap Iran lewat rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Selat Hormuz.

Dalam unggahan di akun media sosial X, misi tersebut menilai AS memanfaatkan dukungan dari sejumlah negara terhadap rancangan resolusi sepihak bermotif politik itu, untuk membangun kesan soal adanya dukungan internasional luas atas tindakan AS yang dinilai ilegal.

"Kini sudah sangat jelas bahwa AS berupaya mengeksploitasi jumlah dukungan—yang disebut sebagai pendukung rancangan resolusi dengan motivasi politik dan sepihak—untuk menciptakan citra palsu sebagai dukungan luas dari internasional terhadap tindakan ilegal yang sedang berlangsung," tulis misi tetap Iran untuk PBB, dilansir dari Antara, Sabtu (16/5).

Selain itu, upaya AS itu dilakukan untuk membuka peluang bagi aksi militer lebih lanjut di kawasan tersebut.

Hal itu terjadi setelah AS, bersama dengan Bahrain dan negara-negara Teluk, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Qatar, mengumumkan rancangan resolusi yang diduga untuk membela kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Iran juga memperingatkan negara-negara yang mendukung inisiatif pimpinan AS itu untuk dapat bertanggung jawab jika ketegangan meningkat.

"Jika AS memicu eskalasi baru, maka semua negara pendukung akan berbagi tanggung jawab internasional bersama Washington atas konsekuensi tersebut. Tidak ada alasan politik atau perlindungan diplomatik yang dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab karena memfasilitasi, memungkinkan, dan melegitimasi agresi AS," demikian pernyataan tersebut.

Ketegangan regional tetap tinggi sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari hingga memicu serangan balasan oleh Iran terhadap Israel dan sekutu AS di negara-negara Teluk, serta bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April dengan mediasi Pakistan. Namun, pembicaraan negosiasi di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang langgeng.