Mesin Perang dari Masa Lalu Bangkit? Jepang Mulai Buka Keran Ekspor Senjata, Tiongkok Bereaksi

JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok dengan tegas menyatakan keprihatinannya dan menilai keputusan Jepang membuka keran ekspor senjata adalah langkah yang berbahaya, dikutip dari ANTARA.

"Tiongkok menyatakan keprihatinan yang mendalam. Langkah-langkah berbahaya yang baru-baru ini diambil Jepang di bidang militer dan keamanan bertentangan dengan klaim 'dedikasi terhadap perdamaian' yang mereka nyatakan sendiri, serta bertentangan dengan kepatuhan mereka terhadap kebijakan 'berorientasi pada pertahanan semata'," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (21/3).

Untuk diketahui, Pemerintah Jepang pada Selasa (21/4) merevisi aturan soal pembatasan ekspor alat militer sehingga memungkinkan penjualan senjata ke luar negeri untuk membangun industri persenjataannya dan memperdalam kerja sama dengan mitra-mitra bidang pertahanan.

Baca Juga:Ramalan Keuangan Zodiak Besok 23 April 2026: Libra, Sagitarius, dan Aquarius

Perubahan yang disetujui kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi dan Dewan Keamanan Nasional itu menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan pertahanan bagi negara yang selama ini memosisikan dirinya sebagai 'bangsa cinta damai' di bawah Konstitusi yang menolak perang, sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Revisi ekspor senjata itu adalah terhadap tiga prinsip mengenai transfer peralatan dan teknologi pertahanan beserta pedoman pelaksanaannya yang menghapuskan aturan-aturan pembatasan ekspor tapi hanya terhadap lima kategori alat pertahanan non-tempur, yakni: penyelamatan, transportasi, peringatan dini, pengawasan dan penyapuan ranjau.

"Banyak pakar telah menyuarakan kekhawatiran bahwa Jepang sedang menghidupkan kembali 'mesin perangnya' dan 'mengekspor perang'. Proses remiliterisasi Jepang yang kian dipercepat kini telah menjadi sebuah realitas, yang bahkan disertai dengan peta jalan konkret serta langkah-langkah nyata yang sedang dijalankan," tambah Guo Jiakun.

Baca Juga:Tak Hanya di Kementerian, Pembentukan Komcad ASN Juga Berlaku di Level Pemerintah Daerah

Masyarakat internasional, termasuk Tiongkok, ungkap Guo Jiakun, akan senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menentang dengan tegas langkah-langkah neo-militerisme Jepang yang sembrono tersebut.

"Kaum militeris Jepang, selama masa agresi dan ekspansi mereka pada abad yang lalu, telah melakukan kejahatan-kejahatan yang mengerikan terhadap China dan negara-negara tetangga lainnya di Asia. Dokumen pascaagresi tersebut secara tegas mengharuskan Jepang untuk 'dilucuti senjatanya secara menyeluruh' dan tidak mempertahankan industri yang 'memungkinkannya untuk mempersenjatai diri kembali demi perang," tegas Guo Jiakun.

Apalagi Konstitusi Jepang juga memuat pembatasan ketat terhadap kekuatan militer Jepang, hak untuk terlibat dalam permusuhan, serta hak untuk berperang.