Musk Sebut Bantuan Tunai Pemerintah Solusi Terbaik Atasi PHK AI, Pakar Tak Sepakat

JawaPos.com — Elon Musk kembali memicu perdebatan global setelah mengusulkan bantuan tunai pemerintah sebagai respons utama terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kecerdasan buatan (AI). Pendiri Tesla dan SpaceX itu menilai negara perlu menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah disrupsi teknologi yang kian cepat.

Gagasan tersebut menandai perubahan arah diskursus global: dari fokus pada penciptaan lapangan kerja menuju mekanisme distribusi kekayaan di era otomatisasi. Seiring AI dan robotika meningkatkan produktivitas, pertanyaan utama bergeser menjadi siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut.

Melansir Business Insider, Senin (20/4/2026), Musk menyatakan melalui platform X, “Pendapatan tinggi universal melalui cek yang dikeluarkan pemerintah federal adalah cara terbaik untuk mengatasi pengangguran yang disebabkan oleh AI.” Dia menegaskan keyakinannya bahwa “AI/robotika akan menghasilkan barang dan jasa jauh melebihi peningkatan jumlah uang beredar, sehingga tidak akan terjadi inflasi.”

Baca Juga:Elon Musk Tuntut OpenAI, Targetkan Ganti Rugi ke Nonprofit dan Desak Pencopotan Sam Altman

Pernyataan itu didukung proyeksi bahwa AI berpotensi menggantikan sebagian signifikan tenaga kerja. Boston Consulting Group memperkirakan 10 hingga 15 persen pekerjaan di Amerika Serikat akan hilang dalam lima tahun ke depan, setara 17 juta hingga 25 juta pekerja. Sementara Goldman Sachs sebelumnya menaksir sekitar 2,5 persen tenaga kerja menghadapi risiko serupa.

Dalam konteks ancaman tersebut, konsep yang diusung Elon Musk dikenal sebagai pendapatan tinggi universal (universal high income/UHI), pengembangan dari pendapatan dasar universal (universal basic income/UBI). Jika UBI berfungsi menutup kebutuhan dasar, UHI diarahkan untuk memastikan standar hidup yang lebih tinggi bagi seluruh masyarakat melalui bantuan tunai pemerintah.

Namun, sejumlah pakar menilai solusi Musk tersebut keliru sasaran. Peter Diamandis menekankan bahwa kunci perubahan justru terletak pada penurunan biaya hidup, bukan besaran bantuan pemerintah. “Ketika AI dan robotika memangkas biaya hidup lebih dari separuh, cek 3.000 dolar AS per bulan—sekitar Rp 51,4 juta—akan cukup untuk hidup sejahtera,” tulisnya. “Bukan ceknya yang membesar, tetapi dunia yang menjadi lebih murah.”

Selain itu, kritik lebih tajam disampaikan Karl Widerquist dari Georgetown University Qatar. “Musk benar bahwa UBI bisa mencakup lebih dari kebutuhan dasar, namun dia keliru jika menitikberatkan pada pengangguran, karena masalah yang lebih besar adalah upah rendah dan stagnasi gaji.” Widerquist juga mengingatkan, “Prediksi Musk soal inflasi bisa saja terjadi, tetapi kita tidak seharusnya bergantung pada itu.”

Pandangan serupa datang dari James Ransom dari University College London yang menekankan pentingnya pelatihan ulang. “Jika kita mampu membiayai pendapatan tinggi universal, maka kita juga mampu membiayai pelatihan ulang,” katanya. “Pekerja membutuhkan peningkatan keterampilan, bukan sekadar cek,” imbuhnya, seraya menilai pelatihan ulang tetap menjaga kemandirian dan harga diri.

Di sisi lain, Elon Musk meyakini AI akan menciptakan kelimpahan ekonomi yang membuat konsep pensiun konvensional tidak lagi relevan. Dia mengatakan, “Jangan khawatir menabung untuk pensiun dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Itu tidak akan relevan. Jika semua yang kita katakan benar, menabung untuk pensiun akan menjadi tidak penting.”

Meski demikian, kondisi saat ini menunjukkan tantangan yang belum terselesaikan. Banyak masyarakat Amerika Serikat masih hidup dari gaji ke gaji, tertekan inflasi, suku bunga tinggi, serta pertumbuhan upah yang stagnan. Dalam situasi tersebut, kemampuan untuk menjangkau pendidikan, layanan kesehatan, hingga kepemilikan rumah yang layak semakin terbatas.