Tiongkok Desak AS Hormati Hak Iran di Selat Hormuz, Tegaskan Jalur Pelayaran Global Harus Aman

JawaPos.com - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Teluk memantik respons internasional. Tiongkok mengambil posisi yang relatif berimbang: mendukung hak kedaulatan Iran di Selat Hormuz, sekaligus menekankan pentingnya kebebasan dan keamanan pelayaran di jalur vital dunia tersebut.

Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menyampaikan sikap itu dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Rabu (waktu setempat).

Dalam pernyataannya, Wang menegaskan bahwa Tiongkok mendukung upaya menjaga momentum gencatan senjata dan pembicaraan damai yang sedang berlangsung.

"Tiongkok mendukung mempertahankan momentum gencatan senjata dan perundingan damai, yang melayani kepentingan fundamental rakyat Iran serta mencerminkan harapan bersama negara-negara di kawasan dan komunitas internasional," ujar Wang mengutip Middle East Monitor, Kamis (16/4).

Selain itu, Tiongkok juga menyoroti posisi strategis Iran sebagai negara pesisir di Selat Hormuz. Wang menekankan bahwa kedaulatan dan hak sah Iran harus dihormati.

"Kedaulatan, keamanan, serta hak dan kepentingan sah Iran sebagai negara pesisir Selat Hormuz harus dihormati dan dijunjung tinggi," katanya.

Namun, di sisi lain, Beijing mengingatkan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur internasional yang sangat krusial bagi perdagangan global. Karena itu, kebebasan dan keamanan navigasi tidak boleh terganggu.

"Kebebasan dan keselamatan navigasi melalui selat internasional ini harus dijamin. Pemulihan transit normal melalui selat adalah seruan bersama komunitas internasional," tegas Wang.

Diketahui, sejak konflik pecah pada 28 Februari, arus pengiriman minyak mentah, kargo global, dan pelayaran komersial di Selat Hormuz dilaporkan terganggu. Situasi memburuk setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran yang menghadap selat tersebut pada awal pekan ini.

Saat ini, kedua pihak yang bertikai tengah menjalani gencatan senjata selama dua pekan sejak 8 April, hasil mediasi Pakistan. Meski begitu, upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik sepenuhnya masih terus berlangsung.