OpenAI Desak California dan Delaware Selidiki Dugaan Praktik Anti-Persaingan Elon Musk

JawaPos.com — Eskalasi konflik di sektor kecerdasan buatan (AI) memasuki babak baru setelah OpenAI secara resmi meminta otoritas hukum di Amerika Serikat untuk menyelidiki dugaan praktik anti-persaingan yang melibatkan Elon Musk. Langkah ini menegaskan bahwa perseteruan antara pelaku utama industri tidak lagi terbatas pada rivalitas bisnis, melainkan telah merambah ke ranah regulasi dan kebijakan publik.

Situasi ini tidak terlepas dari persidangan gugatan yang diajukan Elon Musk pada 2024 terhadap OpenAI dan CEO-nya, Sam Altman, yang menuding perusahaan tersebut menyimpang dari misi awal sebagai organisasi nirlaba seiring pergeseran ke model berorientasi laba.

Melansir Reuters, Selasa (7/4/2026), OpenAI mengirim surat kepada Jaksa Agung California Rob Bonta dan Jaksa Agung Delaware Kathy Jennings agar mempertimbangkan penyelidikan atas “perilaku yang tidak pantas dan anti-persaingan” oleh Musk dan pihak terkait. Permintaan ini menjadi bagian dari respons strategis perusahaan terhadap tekanan hukum yang tengah berlangsung.

Baca Juga:Meta Bentuk Lab AI Elite untuk Sistem Rekomendasi, Rekrut Talenta OpenAI hingga TikTok 

Dalam surat tersebut, OpenAI juga menyoroti besarnya nilai gugatan yang diajukan Musk. Perusahaan menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi lebih dari 100 miliar dolar AS—setara sekitar Rp 1.702 triliun (dengan kurs Rp 17.020 per dolar AS)—berpotensi “melumpuhkan organisasi secara efektif,” khususnya terhadap fondasi nirlaba yang menjadi struktur awalnya.

Chief Strategy Officer OpenAI, Jason Kwon, menegaskan bahwa implikasi gugatan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyentuh arah pengembangan teknologi. Dia menyatakan, “Gugatan ini dapat merusak upaya perusahaan untuk memastikan bahwa pengembangan kecerdasan buatan tingkat lanjut (AGI) memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.”

Lebih lanjut, Kwon juga mengkritik pendekatan regulator yang dinilai belum komprehensif dalam menilai restrukturisasi OpenAI. Dalam surat yang ditujukan kepada otoritas hukum California dan Delaware tersebut, dia menyebut, “Dokumen hukum Musk menunjukkan bahwa kantor Anda tidak menyelidiki secara menyeluruh rencana OpenAI untuk rekapitalisasi dan hanya bergantung pada janji tentang apa yang akan dilakukan OpenAI di masa depan.”

Di sisi lain, dokumen pengadilan sebelumnya mengungkap adanya dinamika persaingan yang lebih luas. OpenAI menyatakan bahwa Musk sempat mencoba menggandeng Mark Zuckerberg dalam konsorsium untuk mengakuisisi OpenAI pada awal tahun lalu. Namun, upaya tersebut tidak berlanjut setelah CEO Meta itu tidak bergabung.

Sementara itu, proses hukum terus bergerak menuju tahap krusial. Seorang hakim di Oakland, California, pada Januari lalu memutuskan bahwa perkara ini akan disidangkan oleh juri, dengan persidangan dijadwalkan dimulai pada April. Tahap ini diperkirakan akan membuka detail lebih luas mengenai strategi bisnis dan kepentingan di balik perusahaan-perusahaan AI raksasa.

Mengutip Reuters, sengketa ini dinilai sebagai ujian terhadap batas pengaruh individu dalam industri teknologi global. Seorang analis industri menyatakan, “Kasus ini bukan sekadar konflik personal, tetapi menyangkut bagaimana kekuatan ekonomi dan teknologi dapat memengaruhi arah inovasi global.”

Permintaan investigasi oleh OpenAI ini memperlihatkan bahwa konflik ini telah berkembang menjadi isu strategis yang melibatkan regulator dan kepentingan publik. Respons otoritas di California dan Delaware akan menjadi faktor penentu dalam menjaga keseimbangan antara persaingan usaha dan arah perkembangan kecerdasan buatan di tingkat global.