JawaPos.com — Ketegangan antara industri kecerdasan buatan (AI) dan pemerintah Amerika Serikat (AS) semakin terbuka setelah Microsoft secara resmi mendukung gugatan perusahaan AI Anthropic terhadap Departemen Pertahanan AS, Pentagon. Sengketa ini menyoroti perebutan pengaruh mengenai batas penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam operasi militer dan intelijen.

Langkah Microsoft menjadi titik penting karena untuk pertama kalinya perusahaan teknologi besar secara terbuka berpihak dalam konflik antara pengembang AI dan pemerintah federal terkait pemanfaatan teknologi tersebut di sektor pertahanan. 

Perkembangan ini sekaligus memperlihatkan retakan baru di Silicon Valley, yang selama ini relatif berhati-hati menantang kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump sejak kembali menjabat.

Baca Juga:Microsoft Tegaskan Komitmen AI Inklusif, Soroti Pentingnya Akses Digital yang Setara bagi Perempuan dan Disabilitas

Dilansir dari Financial Times, Rabu (11/3/2026), Microsoft mengajukan dokumen hukum yang mendukung permintaan perintah penangguhan sementara atas keputusan Pentagon yang menetapkan Anthropic sebagai “risiko rantai pasokan”. Dalam pengajuan itu, Microsoft memperingatkan bahwa tindakan pemerintah merupakan langkah “drastis” dan “belum pernah terjadi sebelumnya” yang dapat menimbulkan “dampak negatif secara luas bagi industri teknologi AS”.

Selain itu, Microsoft menilai perintah penangguhan tersebut penting untuk membuka ruang dialog antara perusahaan teknologi dan pemerintah. Menurut perusahaan itu, langkah tersebut dapat memberi waktu bagi para pihak untuk mencapai “penyelesaian lewat negosiasi” serta memungkinkan “diskusi yang rasional mengenai penggunaan AI dalam operasi militer dan intelijen”.

Adapun konflik ini bermula setelah perundingan antara Anthropic dan Pentagon runtuh pada akhir bulan lalu. Perusahaan yang dipimpin oleh CEO Dario Amodei itu menolak kontrak yang memungkinkan teknologi mereka digunakan dalam operasi militer. Amodei menegaskan adanya batasan tegas atau garis merah yang melarang penggunaan AI untuk “senjata otonom mematikan dan pengawasan massal terhadap warga negara AS”.

Sebagai respons, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memutuskan mengeluarkan Anthropic dari rantai pasokan Pentagon—langkah yang biasanya hanya diterapkan terhadap perusahaan dari negara seperti Tiongkok atau Rusia. 

Pemerintah AS juga meminta seluruh lembaga federal menghentikan penggunaan chatbot AI milik Anthropic, Claude, sebagai bagian dari kampanye terhadap apa yang mereka sebut sebagai AI “woke”, yakni sistem kecerdasan buatan yang dinilai memuat bias ideologis atau agenda politik tertentu.

Dalam dokumen pengadilan, Microsoft menekankan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan harus berada dalam kerangka hukum dan pengawasan yang jelas. Perusahaan tersebut menyatakan, “AI seharusnya difokuskan pada penggunaan yang sah dan dijaga secara tepat,” seraya menegaskan bahwa teknologi itu “tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau menempatkan negara pada situasi di mana mesin otonom dapat secara independen memulai perang”.

Namun pada saat yang sama, Microsoft juga mengingatkan bahwa penghentian mendadak terhadap Anthropic berisiko memengaruhi kesiapan militer Amerika Serikat. Menurut perusahaan yang berbasis di Seattle itu, langkah tersebut dapat “menghambat para prajurit AS pada saat yang sangat krusial”.

Sementara itu, chatbot AI Claude disebut sebagai satu-satunya sistem kecerdasan buatan yang saat ini digunakan dalam lingkungan militer rahasia. Meski demikian, pesaing Anthropic, OpenAI, baru-baru ini juga menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Pentagon. Di sisi lain, dukungan terhadap Anthropic turut datang dari komunitas ilmuwan teknologi. Lebih dari 30 peneliti dari Google dan OpenAI—termasuk kepala ilmuwan DeepMind Jeff Dean—mengirimkan surat dukungan terpisah.

Di tengah dinamika tersebut, Microsoft tetap menjaga hubungan dengan Anthropic meski memiliki sekitar 27 persen saham di OpenAI. Dalam pengajuan hukumnya, Microsoft menilai penetapan “risiko rantai pasokan” terhadap Anthropic memaksa kontraktor pemerintah mengikuti “instruksi samar dan tidak terdefinisi dengan jelas yang belum pernah diberlakukan terhadap perusahaan AS”. 

Microsoft juga memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi merugikan industri teknologi. “Ini bukan saatnya mempertaruhkan ekosistem AI yang selama ini didorong oleh pemerintah sendiri.”