Dari Iran hingga Venezuela: Pola Intervensi Militer AS yang Selalu Memimpin Penggulingan Rezim Negara Lain

JawaPos.com — Dalam sejarah hubungan internasional modern, Amerika Serikat (AS) telah lama menjadi aktor sentral dalam operasi perubahan rezim di berbagai belahan dunia. 

Intervensi ini—baik dilakukan secara terbuka melalui kekuatan militer maupun secara terselubung lewat operasi intelijen—tidak hanya mengubah struktur kekuasaan di negara sasaran, tetapi juga membentuk ulang keseimbangan geopolitik regional selama puluhan tahun.

Praktik tersebut bukan sekadar reaksi spontan terhadap krisis. Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa perubahan rezim sering menjadi instrumen strategis dalam kebijakan luar negeri Washington untuk memastikan pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan keamanan dan ekonominya tetap berkuasa. 

Baca Juga:Ungkap Hasil Pertemuan dengan Presiden Prabowo, AHY: Indonesia Siapkan Skenario Terburuk untuk Hadapi Dampak Eskalasi di Timur Tengah

Studi tahun 2019 berjudul The Strategic Logic of Covert Regime Change karya Lindsey O’Rourke mencatat bahwa sepanjang Perang Dingin (1947–1989), AS melakukan 72 upaya perubahan rezim di luar negeri, dengan 64 di antaranya melalui operasi rahasia dan tingkat keberhasilan sekitar 40 persen. Angka ini menunjukkan pola sistematis, bukan pengecualian.

Konteks historis tersebut kembali relevan ketika Presiden AS saat ini, Donald Trump, pada awal konflik terbaru dengan Iran secara terbuka menyatakan bahwa Teheran tidak boleh lagi menjadi ancaman nuklir maupun militer konvensional, dan bahwa rezim yang berkuasa perlu disingkirkan. 

Meski kemudian Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan konflik itu “bukan perang perubahan rezim”, sejarah panjang intervensi AS membuat pernyataan tersebut sulit dilepaskan dari preseden masa lalu. 

Dilansir dari Deutsche Welle (DW), Kamis (5/3/2026), pengalaman Amerika dalam operasi semacam ini merupakan yang paling luas dibandingkan negara mana pun. Dengan latar tersebut, Iran menjadi salah satu contoh awal yang membentuk pola intervensi berikutnya.

Baca Juga:Hadapi Tekanan Publik dan Gelombang Uninstall, OpenAI Revisi Kontrak dengan Militer AS untuk Batasi Penyalahgunaan AI

Iran (1953–2026)

Intervensi AS di Iran bermula pada Agustus 1953 ketika Badan Intelijen Pusat (CIA) bersama intelijen Inggris menggulingkan Perdana Menteri terpilih Mohammad Mossadegh, sebuah operasi rahasia yang kemudian diakui dalam dokumen deklasifikasi sebagai pelaksanaan kebijakan luar negeri Washington untuk menghentikan nasionalisasi industri minyak dan mengembalikan kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi. 

Dukungan terhadap monarki pro-Barat itu memperdalam sentimen anti-Amerika dan menjadi salah satu pemicu Revolusi Islam 1979 yang melahirkan republik teokratis yang berkuasa hingga kini. 

Sejak saat itu, hubungan kedua negara diwarnai sanksi ekonomi, ketegangan militer, dan konfrontasi tidak langsung, hingga kembali memanas pada 2026 ketika serangan terbaru AS terhadap target di Iran memunculkan kembali spekulasi mengenai agenda perubahan rezim—menunjukkan bahwa operasi 1953 bukan sekadar episode sejarah, melainkan awal dari siklus konflik yang berlangsung lebih dari tujuh dekade.

Libya (2011) 

Ketika gelombang Arab Spring—rangkaian pemberontakan rakyat yang mengguncang sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara sejak 2010—meluas ke Libya pada 2011, AS mendukung oposisi terhadap pemimpin lama Muammar Gaddafi. AS bergabung dalam operasi bersama Prancis dan Inggris di bawah bendera NATO, yang dikenal sebagai Operation Unified Protector.