Diam-diam Raup Rp 293 Triliun Saat Perang, Penjualan Minyak Iran Tetap Moncer Meski Digempur AS

JawaPos.com - Iran diam-diam mencatat pemasukan fantastis dari ekspor minyak di tengah perang melawan Amerika Serikat. Selama konflik berlangsung hingga masa gencatan senjata, Teheran berhasil mengantongi sekitar USD 18 miliar atau setara Rp 293 triliun dari penjualan minyak, membuktikan sektor energi tetap menjadi penopang utama ekonomi negara tersebut meski berada di bawah tekanan perang.

Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengungkapkan negaranya memperoleh USD 11,5 miliar dari penjualan minyak selama perang yang dimulai pada 28 Februari. Setelah gencatan senjata diberlakukan pada 7 April hingga berakhir pada 10 Juli, Iran kembali membukukan pendapatan USD 6,5 miliar.

Total pendapatan mencapai USD 18 miliar itu, menurut Paknejad, telah memenuhi lebih dari 60 persen target penerimaan minyak yang dipatok dalam anggaran negara tahun ini.

Baca Juga:Kesaksian Sekuriti RS: Saat Tiba Sutrimo Sudah Meninggal, Diantar Ambulans Online

Data tersebut menunjukkan bahwa ekspor minyak Iran tetap berjalan di tengah konflik bersenjata dan tekanan internasional yang meningkat akibat perang dengan Amerika Serikat.

Minyak Tetap Menjadi Penyelamat Ekonomi Iran

Pendapatan besar tersebut menjadi angin segar bagi Iran yang selama bertahun-tahun menghadapi sanksi ekonomi Barat terhadap sektor energi dan keuangannya. Meski aktivitas militer meningkat dan ketegangan kawasan Timur Tengah memanas, Iran tetap mampu mempertahankan arus ekspor minyak ke pasar internasional.

Keberhasilan itu sekaligus memperlihatkan bahwa industri minyak masih menjadi sumber pemasukan terbesar bagi pemerintah Iran untuk menopang belanja negara di tengah situasi perang, demikian dilansir dari Iran International.

Dunia Fokus pada Perang, Isu HAM Terpinggirkan

Di balik besarnya pendapatan minyak tersebut, perhatian dunia dinilai lebih banyak tertuju pada konflik Iran-AS sehingga isu hak asasi manusia di dalam negeri Iran kurang mendapat sorotan.

Kelompok-kelompok HAM menuding pemerintah Iran memanfaatkan situasi perang untuk mempercepat pelaksanaan hukuman mati terhadap demonstran dan tahanan politik.