Tiongkok Menutup Akses Ekspor Barang Dual-Use ke Jepang saat Ketegangan Regional dan Isu Taiwan Memanas

JawaPos.com — Tiongkok resmi menutup akses ekspor barang berkegunaan ganda atau dual-use ke Jepang, sebuah langkah strategis yang menandai eskalasi terbaru dalam hubungan bilateral kedua negara di tengah memanasnya ketegangan keamanan kawasan Asia Timur dan isu Taiwan yang kian sensitif.

Kebijakan ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok dan secara langsung menyasar barang-barang yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil sekaligus militer. Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal tegas Beijing terhadap arah kebijakan pertahanan Tokyo yang dalam beberapa tahun terakhir semakin konfrontatif terhadap Tiongkok.

Dilansir dari ABC News, Rabu (7/1/2026), otoritas Beijing menyatakan larangan itu berlaku bagi seluruh ekspor barang dual-use kepada pengguna militer Jepang maupun pihak lain yang dinilai berpotensi “meningkatkan kekuatan militer Jepang.” Pemerintah Tiongkok menegaskan, kebijakan ini tidak bersifat simbolik, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan mengikat lintas negara.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Perdagangan Tiongkok menyebut kebijakan tersebut diberlakukan untuk “melindungi keamanan nasional dan memenuhi kewajiban non-proliferasi internasional,” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kontrol Ekspor Tiongkok. Otoritas juga menegaskan bahwa setiap individu atau organisasi, tanpa memandang kewarganegaraan, yang tetap menyalurkan produk asal Tiongkok ke pihak Jepang akan “dimintai pertanggungjawaban hukum.”

Langkah ini tidak dapat dilepaskan dari memburuknya hubungan Beijing–Tokyo sepanjang tahun lalu. Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa Jepang dapat terlibat secara militer apabila Tiongkok mengambil tindakan terhadap Taiwan, pulau yang oleh Beijing diklaim sebagai bagian tak terpisahkan dari kedaulatannya.

Situasi tersebut diperparah oleh dinamika militer terbaru. Pada pekan lalu, Tiongkok menggelar latihan militer berskala besar di sekitar Taiwan selama dua hari. Latihan itu disebut Beijing sebagai peringatan terhadap apa yang diklaimnya sebagai “kekuatan separatis dan campur tangan eksternal,” yang dinilai mengancam kedaulatan nasional Tiongkok.

Dalam konteks itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi secara terbuka mengecam Jepang dan kelompok yang dia sebut sebagai “kekuatan pro-kemerdekaan Taiwan.” Wang menyatakan bahwa para pemimpin Jepang saat ini “secara terbuka menantang kedaulatan teritorial Tiongkok dan tatanan internasional pascaperang,” sembari mengingatkan bahwa Jepang dikalahkan dalam Perang Dunia II oleh Amerika Serikat bersama negara-negara sekutunya.

Sikap keras Beijing terhadap Jepang kembali ditegaskan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung di Beijing, Senin lalu. Xi menyinggung rivalitas historis Tiongkok dan Korea terhadap Jepang, serta menyerukan kedua negara untuk “bergandengan tangan mempertahankan buah kemenangan Perang Dunia II dan menjaga perdamaian serta stabilitas di Asia Timur Laut.”

Dalam kerangka sikap politik tersebut, pembatasan ekspor barang berkegunaan ganda dipandang sebagai langkah kebijakan konkret. Pemerintah Tiongkok memang tidak merinci jenis barang yang dilarang, namun pembatasan itu diperkirakan mencakup teknologi strategis seperti sistem navigasi, pesawat tanpa awak, semikonduktor tertentu, serta material tanah jarang yang memiliki peran penting dalam industri pertahanan modern.  Analis menilai kebijakan ini juga berpotensi menjadi instrumen tekanan ekonomi terhadap sektor industri strategis Jepang.

Hingga laporan ini diturunkan, pemerintah Jepang belum memberikan tanggapan resmi. Namun, langkah Beijing memperketat kontrol ekspor menegaskan pergeseran lanskap geopolitik Asia Timur, di mana kebijakan perdagangan, teknologi, dan keamanan semakin saling terkait, dengan implikasi yang melampaui hubungan bilateral dan berdampak pada stabilitas kawasan serta rantai pasok global.