Pulau Udo di Jeju Didorong Jadi Pulau Ramah Lingkungan, Namun Dihantui Masalah Baru

JawaPos.com - Pulau Udo yang terletak di lepas pantai timur Jeju, Korea Selatan, kini tengah menjadi sorotan publik. Di tengah upaya pemerintah menjadikannya kawasan wisata ramah lingkungan, berbagai persoalan muncul, mulai dari praktik penyewaan kendaraan listrik ilegal hingga kontroversi pemasangan bendera Tiongkok di area wisata.

Dalam laporan yang dilansir dari Maeil Business Newspaper (MK News), Pemerintah Provinsi Jeju baru-baru ini memperluas program “Udo Bebas Plastik” dengan menggandeng 29 kafe di kawasan tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 74 persen di antaranya telah menerapkan penggunaan gelas multi-use atau gelas yang bisa dipakai berulang kali untuk mengurangi limbah plastik.

Masih menurut MK News, sejak April lalu, Jeju membentuk Pusat Pembersihan Gelas Multi-use Udo untuk mengelola dan membersihkan gelas setelah digunakan pelanggan. Dalam kurun waktu delapan bulan, sekitar 68.399 gelas telah dikumpulkan dan dipakai ulang, berhasil menekan penggunaan plastik sekali pakai hingga 1,4 ton. Pemerintah juga memberikan insentif berupa label “usaha sirkular unggulan” bagi kafe yang konsisten menerapkan sistem ini.

Direktur Biro Iklim dan Lingkungan Jeju, Kim Ae-sook, dalam wawancaranya dengan MK News, mengatakan bahwa partisipasi pemilik usaha merupakan faktor penting dalam mewujudkan pulau bebas plastik.

“Kami akan terus memperluas penggunaan wadah multi-use di seluruh Udo dan menjadikannya contoh untuk wilayah lain,” ujarnya.

Namun di tengah kampanye ramah lingkungan tersebut, muncul persoalan baru yang dilaporkan oleh Asia Economy. Pemerintah Jeju menemukan sejumlah penyewaan kendaraan listrik ilegal di Udo yang beroperasi tanpa izin resmi dan tanpa asuransi wajib. Kasus ini telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menurut data yang dihimpun Asia Economy, setelah pembatasan kendaraan di pulau itu dilonggarkan, jumlah kendaraan sewaan roda dua meningkat signifikan, yakni sebanyak 57 unit hanya dalam satu bulan. Kenaikan ini juga berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, dengan delapan kasus tercatat sepanjang tahun ini. Pemerintah menemukan pelanggaran seperti kendaraan tanpa registrasi, tanpa asuransi, serta usaha penyewaan yang tidak terdaftar.

Kepala Biro Transportasi dan Penerbangan Provinsi Jeju, Kim Younggil, mengatakan kepada Asia Economy bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap usaha sewa kendaraan di pulau tersebut.

“Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan keselamatan wisatawan dan mencegah praktik ilegal,” tegasnya.

Sementara itu, kontroversi lain datang dari isu simbolik. Seperti dilaporkan oleh South China Morning Post (SCMP), publik Korea Selatan dihebohkan dengan munculnya bendera nasional Tiongkok yang dipasang di sepanjang jalan menuju Pantai Hagosudong di Udo. Kejadian ini menimbulkan perdebatan di media sosial, karena banyak warga mempertanyakan alasan bendera asing berkibar di wilayah Korea.

Dalam penelusuran SCMP, pejabat lokal menyatakan bahwa bendera tersebut tidak dipasang oleh pihak pemerintah, melainkan oleh individu yang tidak diketahui identitasnya. Bendera-bendera itu kemudian segera diturunkan setelah mendapat perhatian publik. Pemerintah Jeju juga memastikan tidak ada keterlibatan resmi dalam kejadian tersebut.

Berbagai dinamika ini menunjukkan bahwa Udo Island kini berada di persimpangan antara upaya pelestarian lingkungan, penegakan regulasi wisata, dan isu nasionalisme lokal. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan setiap tahun, keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah Jeju di masa mendatang. (*)