Trump Keluarkan Proposal Perdamaian Gaza, Hamas Didesak untuk Terima 20 Poin

Trump dan Netanyahu berjabat tangan saat bertemu di Gedung Putih pada 7 April 2025. (dok Al Jazeera)

JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan tekanan keras kepada Hamas untuk menerima proposal perdamaian terbaru yang diajukan Amerika. Jika Hamas menolak, operasi militer akan kembali digencarkan dengan dukungan penuh Washington.

“Jika Hamas tidak menyetujui rencana ini, Netanyahu akan mendapat dukungan Amerika Serikat untuk menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih usai bertemu Netanyahu pada Senin (29/9) waktu setempat.

Dilansir dari BBC, Proposal perdamaian yang disusun Gedung Putih itu mencakup penghentian segera operasi militer, pembebasan 20 sandera Israel yang masih hidup maupun yang sudah menjadi jenazah. Hamas diberi waktu 72 jam. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina serta menukarkan jenazah warga Gaza.

Salah satu poin penting dari proposal adalah desakan agar Hamas tidak lagi memiliki peran dalam pemerintahan Gaza. Sebagai gantinya, Gaza akan dipimpin sementara oleh komite teknokratik Palestina yang diawasi badan internasional baru bernama Dewan Perdamaian. Badan ini akan dipimpin oleh Trump dan melibatkan beberapa tokoh internasional yang salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Trump menyebut bahwa warga Gaza akan diberi kesempatan membangun kembali wilayahnya. “Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik,” katanya.

Netanyahu menegaskan bahwa Israel siap bertindak jika rencana tersebut tidak dijalankan oleh Hamas. “Kami akan menyelesaikan tugas kami,” ucapnya.

Rencana ini disambut baik oleh negara-negara besar dan kawasan. Dalam pernyataan bersama, menteri luar negeri dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan menyatakan mendukung rencana ini. Mereka juga menyebut siap terlibat dengan Amerika Serikat dalam melaksanakan rencana yang disebut membuka jalan menuju solusi dua negara, dengan integrasi Gaza dan Tepi Barat.

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyebut proposal tersebut sebagai peluang penting. “Semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan peluang nyata bagi perdamaian,” katanya.

Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer juga mendukung langkah ini. “Kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama dengan Pemerintah AS untuk menuntaskan perjanjian ini. Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan,” ujarnya.

Sejauh ini Hamas belum memberikan keputusan resmi. Namun, seorang pejabat Hamas mengatakan bahwa mereka masih terbuka untuk mempelajari proposal tersebut dengan catatan kepentingan Palestina tetap dijaga.

Sumber Palestina menyebut bahwa dokumen 20 poin dari Gedung Putih telah disampaikan kepada Hamas melalui Qatar dan Mesir. Dilansir dari Al Jazeera, Proposal ini menekankan bahwa Gaza akan dijadikan zona bebas terorisme dan didemiliterisasi sepenuhnya. Jika disepakati kedua pihak, pasukan Israel akan segera mundur ke garis yang telah ditentukan dan semua operasi militer dihentikan. Dalam 72 jam setelah kesepakatan, semua sandera akan dikembalikan. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan lebih dari 1.900 tahanan Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak.

Gaza akan dikelola oleh komite teknokrat Palestina yang apolitis, dengan pengawasan dari sebuah badan internasional baru bernama “Board of Peace”, yang dipimpin langsung oleh Presiden Trump dan melibatkan tokoh global. Badan ini akan mengelola pembangunan ulang Gaza, mulai dari infrastruktur dasar hingga sistem layanan publik, sambil menunggu Otoritas Palestina menyelesaikan reformasi internal yang dibutuhkan untuk mengambil alih pemerintahan.

Sebuah Zona Ekonomi Khusus juga direncanakan untuk mendorong investasi dan membuka lapangan kerja. Rencana pembangunan ini akan dikembangkan oleh para ahli yang sebelumnya terlibat dalam pembangunan kota-kota modern di Timur Tengah.
Dalam aspek keamanan, Amerika akan membentuk Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) bekerja sama dengan negara-negara Arab untuk menjaga ketertiban di Gaza dan melatih aparat kepolisian Palestina. Pasukan ini akan mengambil alih kendali keamanan secara bertahap dari militer Israel yang akan melakukan penarikan penuh, kecuali di wilayah perimeter keamanan sampai ancaman teror benar-benar hilang.

Hamas tidak akan diizinkan terlibat dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, anggotanya yang menyerahkan senjata dan menyatakan komitmen pada hidup damai akan diberi amnesti, dan mereka yang ingin meninggalkan Gaza akan difasilitasi secara aman ke negara ketiga. Proposal ini juga memuat rencana dialog lintas agama serta komitmen AS untuk membuka kembali perundingan politik antara Israel dan Palestina. (*)