Visa AS Milinya Terancam Dicabut, Presiden Kolombia Gustavo Petro: Saya Tidak Peduli!

JawaPos.com – Presiden Kolombia Gustavo Petro menanggapai perihal kabar Pemerintah AS akan mencabut visanya.

“Saya tidak peduli,” kata Presiden Petro.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan mencabut visa Petro setelah ia bergabung dalam demonstrasi pro-Palestina di New York, di mana Petro juga menyerukan tentara AS untuk tidak mematuhi Donald Trump.

Dilansir dari The Guardian, Minggu (28/9/2025), Petro menuduh Washington melanggar hukum internasional atas kritiknya terhadap perang Israel di Gaza.

"Saya tidak lagi punya visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak butuh visa. Karena saya bukan hanya warga negara Kolombia, tetapi juga warga negara Eropa, dan saya sungguh-sungguh menganggap diri saya orang bebas di dunia," ujar Petro di media sosial pada hari Sabtu (27/9/2025).

"Mencabutnya (visa) karena mengecam genosida, menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional," tambahnya dalam sebuah postingan di X.

Penyelidikan PBB menyatakan tindakan Israel di Gaza merupakan genosida, tetapi Israel berulang kali membantah tuduhan genosida dan mengatakan tindakannya adalah untuk membela diri.

Petro berpidato di hadapan para demonstran pro-Palestina di luar markas besar PBB di New York selama sidang umum PBB hari Kamis.

Petro juga menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global dengan prioritas pembebasan warga Palestina, dan mendesak tentara AS.

“Untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada orang-orang. Lawan perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan," tegasnya.

Departemen Luar Negeri AS mengunggah di situs X bahwa mereka akan mencabut visa Petro.

“Karena tindakannya yang gegabah dan menghasut,” tulisnya.

Baca Juga: Palestina Kecam Pidato Netanyahu di PBB: “Pidato Seorang Pemimpin yang Kalah”

Kementerian luar negeri Kolombia mengatakan penggunaan pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan semangat PBB, yang melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin independensi negara-negara anggota di acara-acara PBB.

“PBB harus mencari negara tuan rumah yang sepenuhnya netral yang akan mengizinkan organisasi itu sendiri untuk mengeluarkan otorisasi memasuki wilayah negara tuan rumah baru tersebut,” kata kementerian tersebut.