Kepala Iklim PBB: AI Bisa Jadi Senjata Hadapi Krisis Iklim, Asal Diatur dengan Bijak

Ilustrasi pemanasan global. (dok Newscientist)

JawaPos.com – Kepala Iklim PBB menegaskan, kecerdasan buatan (AI) berpotensi menjadi alat penting dalam menghadapi krisis iklim. Namun, teknologi ini harus diatur dengan bijak agar tidak menimbulkan risiko baru.

Dilansir dari The Guardian, AI kini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi karbon di industri, hingga membantu diplomasi iklim. Meski begitu, kebutuhan energi yang terus meningkat dari pusat data (data center) membuat pemerintah perlu turun tangan.

“AI bukan solusi instan. Ada risiko besar, tetapi juga peluang luar biasa. Kita perlu mengurangi dampak buruknya, menguatkan sisi positifnya, dan menggunakannya dengan cerdas,” kata Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell. Ia menekankan agar penyedia platform AI menggunakan energi terbarukan serta berinovasi untuk mendorong efisiensi energi.

Menurut Stiell, jika diterapkan dengan benar, AI tidak menggantikan peran manusia, melainkan mendukung kapasitas mereka. Teknologi ini bisa membantu mengelola jaringan energi kecil, memetakan risiko iklim, hingga menyusun perencanaan adaptasi yang lebih tangguh.

Dalam pertemuan sela Sidang Umum PBB di New York, Stiell menyampaikan optimisme bahwa dunia masih berada di jalur Perjanjian Paris. Energi terbarukan berkembang pesat, sementara berbagai negara bersiap meningkatkan komitmen pengurangan emisi karbon.

Ia mencontohkan, dalam 10 tahun terakhir investasi energi terbarukan melonjak sepuluh kali lipat, bahkan mencapai USD 2 triliun pada tahun lalu saja. Meski Tiongkok menjadi motor utama, pertumbuhan energi bersih juga terlihat di Uni Eropa, India, Afrika, hingga Amerika Latin.

Namun, di Amerika Serikat, kebijakan federal di era Donald Trump justru menghambat langkah iklim. Kendati demikian, banyak negara bagian dan perusahaan tetap melanjutkan komitmen mereka.

Riset terbaru Industrial Transition Accelerator mencatat, dari 700 lebih proyek industri rendah karbon yang direncanakan di seluruh dunia, hanya sekitar 15 proyek per tahun yang berhasil mendapatkan pendanaan penuh. Padahal, ada peluang investasi senilai USD 1,6 triliun yang bisa digarap.

Stiell menegaskan, teknologi sudah tersedia, biaya energi terbarukan pun kini lebih murah dibanding sumber fosil baru. Tantangannya, manfaat transisi energi belum merata dirasakan masyarakat, meski perusahaan mulai mendapat keuntungan.

Ia juga mengingatkan, dampak krisis iklim semakin cepat, sehingga aksi nyata harus dipercepat. Berdasarkan Perjanjian Paris, setiap negara wajib menyerahkan rencana iklim nasional (NDC). Meski tenggat seharusnya Februari lalu, PBB memberi perpanjangan waktu hingga menjelang KTT COP30 di Brasil pada November mendatang.

Banyak negara besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, India, Rusia, dan Arab Saudi belum menyerahkan rencana resmi mereka. Sementara itu, Trump telah menarik AS dari Perjanjian Paris.

“Selalu ada tantangan dan keraguan, tetapi kisah besar yang harus kita dorong adalah dunia tetap berkomitmen pada Perjanjian Paris. Diplomasi iklim masih berjalan dan berhasil. Kini, tugas kita mempercepatnya,” pungkas Stiell. (*)