NATO Perkuat Kerja Sama di Indo-Pasifik, Apa Dampaknya bagi Asia Tenggara?

Deretan bendera NATO di depan markas aliansi mencerminkan ambisi global yang kini merambah Indo-Pasifik. (Dok. scmp.com)

JawaPos.com - Ketertarikan NATO terhadap kawasan Indo-Pasifik makin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Perhatian ini muncul karena situasi geopolitik global yang terus berubah, termasuk invasi Rusia ke Ukraina serta semakin eratnya hubungan antara Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia.

Dalam laporan resmi NATO Parliamentary Assembly, disebutkan bahwa keamanan kawasan Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik kini saling berkaitan. Artinya, apa yang terjadi di satu wilayah bisa berdampak langsung ke wilayah lainnya.

Baca Juga: Sejumlah Delegasi Misi Kemanusiaan Pulang Akibat Tak Dapat Kapal ke Gaza, Wanda Hamidah: Jangan Cemooh Mereka

Sebagai respons atas dinamika tersebut, NATO memperkuat kerja sama dengan empat negara di Indo-Pasifik, yaitu Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Keempat negara ini secara kolektif dikenal sebagai IP4.

Bentuk kerja sama yang dijalin meliputi dialog politik, latihan militer bersama, serta proyek strategis di bidang pertahanan siber, teknologi, dan keamanan maritim. Menurut laporan NATO tahun 2025, tujuan utamanya adalah menjaga tatanan internasional berbasis aturan yang dianggap sebagai fondasi stabilitas global.

Namun, langkah NATO ini menimbulkan pertanyaan besar di Asia Tenggara. Kawasan tersebut selama ini dikenal dengan pendekatan non-blok dan mengedepankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas regional. Beberapa pengamat menilai, kehadiran NATO justru bisa mengganggu keseimbangan dan memicu ketegangan baru.

Dalam analisis yang dimuat oleh Lowy Institute, peneliti Vu Lam menulis bahwa bagi negara-negara Indo-Pasifik yang sudah menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian politik, ekspansi NATO bisa terlihat bukan sebagai strategi jangka panjang, melainkan sebagai langkah yang terlalu jauh. “Bagi sebagian negara, ini bukan foresight, tapi overreach,” tulisnya.

Kekhawatiran lain muncul terkait perbedaan pendekatan antara negara-negara IP4 dan anggota ASEAN. Dalam KTT NATO di Den Haag pada Juli 2025, hanya Selandia Baru yang mengirimkan kepala pemerintahan. Sementara itu, Jepang, Australia, dan Korea Selatan memilih mengirim delegasi tingkat menteri.

Absennya pemimpin utama dari tiga negara tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa arah kebijakan NATO di kawasan masih belum sepenuhnya diyakini. “Perbedaan ini bukan cuma soal anggaran, tapi juga soal cara pandang terhadap keamanan regional,” tulis Lowy Institute.

Selain itu, kehadiran NATO di Asia Tenggara tak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme Eropa yang masih membekas di benak banyak negara di kawasan.

Dalam opini yang dimuat oleh South China Morning Post, profesor hubungan internasional Shaun Narine menekankan bahwa NATO tetap diasosiasikan dengan warisan kolonial dan imperialisme Barat. “NATO tidak bisa dipisahkan dari sejarah kolonialisme yang membentuk Asia modern,” ujarnya.

Narine juga menyebut bahwa meskipun beberapa negara Asia Tenggara mendukung kehadiran Amerika Serikat untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok, bukan berarti mereka menginginkan aliansi militer Eropa ikut campur di wilayah mereka. “NATO mengklaim sebagai aliansi defensif, tapi bagi banyak negara, kenyataan militerisme Barat membuat klaim itu sulit dipercaya,” tulisnya.

Ia menambahkan, kehadiran NATO di Indo-Pasifik bisa dipandang sebagai bentuk baru dominasi militer Barat, yaitu sebuah pola lama yang pernah terjadi di era kolonial.

Baca Juga: Hadiri Konser Amal, Legenda Manchester United Eric Cantona Serukan Boikot Sepak Bola Israel

Bagi Asia Tenggara, tantangan utamanya adalah menjaga posisi strategis tanpa terjebak dalam persaingan kekuatan besar. ASEAN perlu memperkuat diplomasi regional dan menyusun sikap bersama yang jelas terhadap kehadiran NATO.

Di tengah situasi keamanan yang makin kompleks, Asia Tenggara dituntut untuk tetap menjadi jangkar stabilitas yang inklusif dan mandiri.