Trump Minta Seluruh Proses Visa Pelajar Dihentikan, Lembaga Pemerintah Diminta Putuskan Kerja Sama dengan Harvard

JawaPos.com - Belakangan Universitas Harvard dilarang menerima mahasiswa non-Amerika. Pemerintah Amerika Serikat kini menghentikan pemrosesan visa pelajar. 

Dilansir dari AFP, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Selasa (27/5) waktu setempat, memerintahkan penangguhan pemrosesan visa pelajar. Ini memang berlaku sementara. Alasannya, pemerintah Amerika Serikat akan meningkatkan pemeriksaan media sosial calon pemohon visa.

Banyak kampus di Amerika menjadi tujuan bagi mahasiswa internasional. Kabar ini memang belum diumumkan secara resmi. Namun, menurut surat perintah yang diterima kedutaan besar dan konsulat Amerika di berbagai negara dilarang untuk menerbitkan visa pelajar atau sekadar pertukaran.

"Sampai panduan lebih lanjut dikeluarkan," kalimat di surat yang ditandatangani Rubio. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memang berencana untuk mengeluarkan panduan perluasan pemeriksaan media sosial bagi yang akan mengajukan visa.  

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tammy Bruce tidak berkomentar secara langsung terkait surat tersebut. Namun dia menyatakan bahwa siapa saja yang masuk ke negaranya akan diperiksa secara serius.

"Tujuannya seperti yang dinyatakan oleh presiden dan Rubio, adalah memastikan orang yang ada di sini memahami hukum yang berlaku, tidak berniat kriminal, dan dan memberikan kontribusi selama di sini (Amerika, Red)," tuturnya. 

Mahasiswa yang akan belajar di Amerika sebenarnya baru memulai pembelajaran pada November atau September nanti. Bruce tidak menunjukan bahwa akan menunda pemrosesan.

"Jika Anda akan mengajukan permohonan visa, ikuti proses dan langkah-langkah yang normal," ujarnya. 

Dilansir dari The Guardian, Rabu (28/5), Trump berulang kali menggambarkan universitas top di Amerika sebagai surga bagi maniak dan orang gila Marxis. Sementara itu, pembekuan permohonan visa ini merupakan eskalasi lebih lanjut dari penyaringan siapa yang masuk Amerika Serikat. Terutama menargetkan mahasiswa yang mendukung Palestina. 

Sebenarnya, ada lebih dari satu juta mahasiswa asing di Amerika Serikat. Mereka menyumbang negara digdaya itu senilai hampir USD 43,8 miliar bagi ekonomi Amerika Serikat dan mendukung lebih dari 378.000 lapangan pekerjaan dalam 2023 hingga 2024. 

Tidak berhenti di sini, Trump juga memerintahkan lembaga pemerintahan untuk memutus hubungan federal dengan Harvard. Nilainya diperkirakan mencapai USD 100 juta. Lagi-lagi ini tidak diumumkan secara langsung tapi melalui surat edaran General Service Administration (GSA). Dalam surat tersebut, lembaga pemerintahan diminta melaporkan kembali perjanjian mana saja yang akan dibatalkan. Deadlinenya awal Juni nanti. 

"GSA memahami bahwa Harvard terus terlibat dalam diskriminasi rasial, termasuk dalam proses penerimaan mahasiswa dan bidang kehidupan mahasiswa lainnya," demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh kepala pengadaan federal Josh Gruenbaum. Surat itu juga mengklaim Harvard telah menunjukkan kurangnya perhatian yang mengganggu terhadap keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa Yahudi.