Senjata Nuklir Laris, Pandemi Covid-19 Bukan Halangan untuk Belanja

JawaPos.com – Perekonomian global boleh saja melemah karena pandemi Covid-19. Tapi, pertahanan negara tetap prioritas utama. Pertimbangan itulah yang mungkin dipakai beberapa negara untuk memperkuat persenjataan. Berdasar laporan International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), pada 2020 terdapat kenaikan pembelian senjata nuklir hingga USD 1,4 miliar (Rp 19,9 triliun) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

ICAN mengambil data dari sembilan negara yang memiliki senjata nuklir di dunia. Yaitu, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, India, Israel, Pakistan, dan Korea Utara. Negeri Paman Sam mengeluarkan anggaran paling besar, yaitu lebih dari separo total pembelanjaan sembilan negara tersebut.

’’Ketika tempat tidur rumah sakit penuh dengan pasien, dokter dan perawat bekerja lembur, serta persediaan obat dasar mulai langka, sembilan negara ini justru memiliki USD 72,6 miliar (Rp 1,03 kuadriliun) untuk membeli senjata pemusnah massal,’’ bunyi laporan lembaga yang menjadi pemenang Nobel Perdamaian 2017 tersebut seperti dilansir Japan Times.

Pada saat bersamaan, banyak negara yang bersatu untuk melarang penggunaan senjata nuklir. Oktober tahun lalu, resolusi yang diperjuangkan ICAN dan beberapa lembaga lainnya untuk menghapuskan senjata nuklir telah mendapatkan 50 tanda tangan dukungan dari negara-negara anggota PBB. Honduras adalah negara terakhir yang memberikan dukungan.

’’Ini mewakili komitmen terhadap penghapusan total senjata nuklir yang tetap menjadi prioritas pelucutan senjata tertinggi PBB,’’ ujar Sekjen PBB Antonio Guterres kala itu. Banyak negara yang tidak ingin mengalami tragedi yang pernah dialami Jepang, ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II.

Kesepakatan itu berlaku mulai Januari tahun ini. Intinya adalah produksi, penggunaan, dan penimbunan senjata nuklir dianggap ilegal. Negara-negara yang memiliki senjata nuklir tidak mau tanda tangan. Meski begitu, beberapa lembaga yang mendorong adanya kesepakatan tersebut berharap ini bukan hanya simbolis. Tapi juga ada efek jera secara bertahap bagi mereka yang melanggar.

Laporan ICAN berjudul Complicit: 2020 Global Nuclear Spending yang dikeluarkan Senin (7/6) itu menyoroti bagaimana pemerintah menggunakan uang pajak rakyat untuk para kontraktor pertahanan. Ada lebih dari 20 perusahaan produsen senjata nuklir yang meraup keuntungan. Beberapa di antaranya Northrop Grumman, General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, dan Draper.

Hampir separo dari pengeluaran pembelian senjata nuklir AS tahun lalu mengalir ke Northrop Grumman. Perusahaan yang berbasis di Falls Church, Virginia, AS, itu diminta membuat sistem pertahanan nuklir yang benar-benar baru. Besarannya mencapai USD 13,7 miliar atau setara Rp 195,3 triliun. Perusahaan tersebut diduga menghabiskan USD 13,3 juta (Rp 189,6 miliar) untuk melobi para pembuat kebijakan di AS. Tujuannya satu, yaitu agar pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang di bidang pertahanan.

PEMBELIAN SENJATA NUKLIR SEMBILAN NEGARA PADA 2020

1. AS : USD 37,4 miliar (Rp 533,06 triliun)

2. Tiongkok : USD 10,1 miliar (Rp 143,9 triliun)

3. Rusia : USD 8 miliar (Rp 114,02 triliun)

4. Inggris : USD 6,2 miliar (Rp 88,4 triliun)

5. Prancis : USD 5,7 miliar (Rp 81,2 triliun)

6. India : USD 2,48 miliar (Rp 35,3 triliun)

7. Israel : USD 1,1 miliar (Rp 15,7 triliun)

8. Pakistan : USD 1 miliar (Rp 14,2 triliun)

9. Korea Utara : USD 667 juta (Rp 9,5 triliun)

Total : USD 72,6 miliar (Rp 1,03 kuadriliun)

Catatan: Pengeluaran pada 2019 adalah USD 71,2 miliar (Rp 1,01 kuadriliun). Artinya, ada kenaikan USD 1,4 miliar (Rp 19,9 triliun).

Sumber: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)