Israel Tahan Imam Al-Aqsa Muhammad Ali Abbasi dan Batasi Akses Warga Palestina Menjelang Ramadhan

Seorang jamaah Muslim Palestina berjalan di halaman Kubah Batu di kompleks Masjid Al-Aqsa, Kota Tua Yerusalem (Ashard Al Awsat)

JawaPos.com - Ketegangan di wilayah Palestina yang diduduki kembali meningkat setelah Israel menangkap Imam Masjid Al-Aqsa, Sheikh Muhammad Ali Abbasi, pada Senin (16/2) malam di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Penahanan ini dilakukan beberapa hari sebelum bulan suci Ramadan, periode ibadah utama bagi umat Muslim Palestina.

Sheikh Abbasi langsung dilarang memasuki kompleks masjid selama satu minggu. Menurut pejabat Palestina dan otoritas Yerusalem yang diduduki Israel, langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk membatasi peran imam, penceramah, dan al-Murabitin, tokoh yang rutin menjaga aktivitas keagamaan di Masjid Al-Aqsa.

Menanggapi tindakan tersebut, "Otoritas Palestina memperingatkan adanya eskalasi Israel di kompleks Al‑Aqsa… menjelang dan selama bulan puasa Ramadan," ujar pernyataan resmi Otoritas Palestina, seperti dikutip Arab News. Pernyataan ini menegaskan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan di salah satu situs suci paling penting bagi umat Muslim.

Dilansir dari Palestine Chronicle, Selasa (17/2/2026), otoritas Israel juga mencegah petugas wakaf Islam menyiapkan fasilitas Ramadan, termasuk pemasangan tenda, pos medis, dan pengaturan jamaah. Lebih dari 250 perintah larangan telah dikeluarkan terhadap individu terkait Masjid Al-Aqsa sejak awal tahun, sementara sekitar 25 pegawai Waqf dipindahkan atau ditahan.

Di sisi lain, kelompok pemukim Zionis melaporkan memperpanjang durasi kunjungan pagi ke kompleks masjid dengan pengawalan polisi, menimbulkan ketegangan lebih lanjut.

Tak lama setelah penahanan Imam Abbasi, eskalasi kekerasan berlanjut ketika pasukan Israel menembak seorang remaja Palestina berusia 18 tahun dekat tembok pemisah (Apartheid Wall) di barat Qalqilya, salah satu kota di Tepi Barat. Pemuda tersebut meninggal di rumah sakit akibat luka tembak.

"Ini adalah bagian dari kampanye militer yang semakin intensif di seluruh Tepi Barat," ujar pejabat Palestina. Sejak Oktober 2023, lebih dari 1.100 warga Palestina tewas dan hampir 11.500 lainnya luka-luka dalam operasi Israel.

Tepi Barat adalah wilayah di sebelah barat Sungai Yordan, sebagian besar diduduki Israel sejak 1967, termasuk kota-kota penting Palestina seperti Ramallah, Nablus, Hebron, Bethlehem, dan Qalqilya. Area C, sekitar 61 persen dari Tepi Barat, berada sepenuhnya di bawah kontrol sipil dan militer Israel menurut kerangka Oslo.

Selain operasi militer, Israel juga memulai kembali proses pendaftaran tanah di Tepi Barat, langkah yang memungkinkan otoritas Israel mencatat tanah sebagai "milik negara" untuk pertama kali sejak 1967.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengecam kebijakan ini, memperingatkan bahwa tindakan tersebut "mempercepat pengambilalihan kontrol secara nyata atas wilayah Palestina dan merusak prospek penyelesaian politik."

Raja Abdullah II dari Yordania menekankan peringatan serupa saat bertemu pejabat Inggris di London. Ia menyatakan, "Langkah Israel untuk memperluas kendali tanah Palestina dan membatasi akses warga menjelang Ramadan dapat memicu ketegangan regional yang lebih luas."

Persiapan militer Israel menjelang Ramadan juga meningkat. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letjen Eyal Zamir, menyatakan 2026 sebagai "tahun keputusan," dengan rencana operasi multi-arena termasuk Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, dan Iran. Zamir menekankan penguatan kemampuan manuver darat, mobilitas operasional, sistem tempur robotik, serta kesiapan logistik darurat.

Pembatasan akses juga menimpa pekerja Palestina. Sekitar 140.000 pekerja dilarang masuk Israel sejak perang di Gaza, yang menurut pejabat keamanan Israel dapat meningkatkan ketidakstabilan. Media Israel melaporkan penempatan pasukan tambahan dan operasi penangkapan yang diperluas.

Situasi ini menjadi ujian bagi stabilitas kawasan dan respons dunia internasional. Penahanan Imam Abbasi, pembatasan akses, operasi militer, dan kontrol tanah memperkuat dominasi Israel atas wilayah pendudukan, sekaligus melemahkan otoritas Palestina.