Miliaran Dolar Tak Akan Menolong Gaza Jika Konflik Tak Berakhir, Tegas PBB

JawaPos.com - PBB menilai bahwa upaya membangun kembali Gaza tidak akan membawa hasil nyata selama kondisi politik di wilayah itu masih rapuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Mamoun Besaiso, penasihat PBB yang terlibat dalam perencanaan rekonstruksi Gaza.

Dalam wawancaranya yang dikutip dari Anadolu Agency (AA), Besaiso menegaskan bahwa pembangunan kembali hanya bisa dilakukan apabila ada jaminan stabilitas jangka panjang yang mencegah terulangnya siklus kekerasan.

Besaiso juga menyoroti bahwa proses pemulihan harus tetap menghormati hak warga Gaza untuk tetap tinggal di tanah mereka. Ia memastikan bahwa tidak ada rencana memindahkan penduduk keluar dari wilayah tersebut, selain kemungkinan relokasi antar-lingkungan di dalam Gaza.

Masih menurut laporan AA, Besaiso mendorong penggunaan metode pembangunan alternatif seperti rumah prefabrikasi dan pemanfaatan ulang puing bangunan untuk mempercepat proses rekonstruksi.

Sementara itu, kerusakan yang ditinggalkan konflik tercatat berada pada tingkat yang luar biasa besar. Mengacu pada penilaian cepat yang dilakukan oleh PBB bersama Uni Eropa dan Bank Dunia, total kebutuhan dana untuk membangun kembali Gaza dan Tepi Barat diperkirakan mencapai US$ 53,2 miliar dalam sepuluh tahun mendatang. Temuan tersebut dipublikasikan melalui situs resmi Palestine.UN.org dan menunjukkan betapa beratnya tantangan yang harus dihadapi.

Dari jumlah tersebut, laporan yang sama menyebutkan bahwa sekitar US$ 29,9 miliar dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur fisik yang hancur, sementara US$ 19,1 miliar lainnya diperlukan untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Palestine.UN.org juga mencatat bahwa tiga tahun pertama rekonstruksi akan menjadi periode paling krusial, dengan kebutuhan dana sedikitnya US$ 20 miliar hanya untuk mengembalikan layanan-layanan dasar.

Kerusakan pada fasilitas publik digambarkan sangat meluas. Dalam laporan IRDNA yang dirilis melalui Palestine.UN.org, disebutkan bahwa lebih dari 292.000 unit rumah rusak atau hancur total. Tak hanya itu, sekitar 95 persen fasilitas kesehatan dilaporkan tidak mampu beroperasi sesuai fungsinya. Kondisi ini membuat warga Gaza menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk akses terhadap air bersih, pendidikan, dan layanan medis.

Dampak ekonomi pun tidak kalah berat. Berdasarkan laporan UNCTAD yang juga dimuat oleh Palestine.UN.org, perekonomian Gaza mengalami kontraksi drastis, menyusut sekitar 24 persen hanya dalam satu tahun. Penurunan ini menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan hilangnya banyak lapangan pekerjaan, sehingga mempersempit ruang gerak warga untuk memulihkan kehidupan mereka.

Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa pemulihan ekonomi Gaza tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Bahkan jika pembangunan kembali dapat dimulai segera dan hambatan ekonomi dilonggarkan, diperlukan waktu bertahun-tahun agar kondisi ekonomi kembali mendekati tingkat normal. Palestine.UN.org menuliskan bahwa dengan skenario pertumbuhan ekonomi yang paling optimis, Gaza baru dapat kembali ke kondisi sebelum blokade sekitar tahun 2035.

Jika situasi yang terjadi saat ini tidak berubah signifikan, proses pemulihan bisa berlangsung jauh lebih lama. Berdasarkan skenario konservatif yang dipaparkan dalam laporan tersebut, Gaza baru akan dapat kembali ke tingkat GDP tahun 2022 pada sekitar 2092. Prediksi ini menggambarkan betapa dalamnya dampak konflik terhadap struktur ekonomi wilayah tersebut.

Karena itu, PBB menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana. Dilansir dari AA, Besaiso mengingatkan bahwa tanpa stabilitas politik, seluruh usaha dan investasi yang dikucurkan berisiko sia-sia. Rekonstruksi yang bertahan lama hanya dapat tercapai jika proses pembangunan disertai perbaikan di sektor keamanan, sosial, dan tata kelola.

Pada akhirnya, pesan yang disampaikan PBB berfokus pada pentingnya pendekatan jangka panjang dan menyeluruh. Gaza membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik, wilayah itu memerlukan kejelasan politik yang kuat agar masyarakat dapat kembali hidup dengan aman. Tanpa pondasi tersebut, upaya rekonstruksi diprediksi tidak akan mampu memberikan perubahan yang benar-benar berkelanjutan. (*)